Bayangan Pulau Morotai di Halmahera Barat

Oleh: M. Nofrizal Amir
Ketua Jong Halmahera 1914

______

“SECARA terbuka saya harus sampaikan. Setelah saya berkomunikasi dengan Bupati Morotai, Benny Laos, Pak Benny Laos menyuruh saya dan Pak Djufri maju, karena Pak Benny Laos siap di belakang. Bupati Benny Laos adalah bupati terkaya di Indonesia ini. Jadi saya berdiskusi dengan Pak Djufri waktu di Jakarta dan menyampaikan, meskipun Pak Benny Laos membantu kami, tapi ketika kami terpilih jangan buru APBD di Halbar, karena itu milik masyarakat Halbar.”

Demikian orasi politik James Uang pada saat deklarasi pasangan calon James Uang dan Djufri Muhamad sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Halmahera Barat, 5 September 2020, dikutip dari simpulrakyat.com.

Membawa-bawa nama Benny Laos, Bupati Pulau Morotai yang diakui berada di belakangnya, jelas merupakan satu anomali dari demokratisasi daerah yang hendak beranjak dan melepas diri dari jeratan oligarki. Sekalipun penyangkalan diucapkan Benny Laos, namun pengetahuan empirik publik yang terkonstruksi di masa Danni-Zakir sudah cukup meyakinkan, bahwa ada struktur ekonomi politik yang lebih berpengaruh, ketimbang orang yang berkuasa di daerah ini.

Fenomena oligarki, dimaknai oleh pengikut neo-marxis, Richard Robison dan Vedi R. Hadiz (2004), sebagai sebuah relasi kekuasaan antara kelompok birokrat, pebisnis, serta politisi yang bergabung dalam sebuah kepentingan yang sama untuk menguasai sumber daya material, sehingga membentuk suatu politico-business alliance.

Perkara begini pun bukan hal baru di Indonesia. Seorang peneliti LIPI, Syarif Hidayat melalui risetnya di tahun 2006 yang dipublis koran Tempo mengisahkan, kepala daerah di beberapa daerah, seperti Jambi, Bengkulu dan Kalimantan, kerap disibukkan dengan kebijakan pengalokasian proyek-proyek besar untuk dihadiahkan kepada pengusaha yang pernah menjadi sponsornya dalam kontestasi pemilukada.

Basis politik elektoral yang menguras isi kantong membuat pusing calon kepala daerah. Temuan Litbang Kemendagri bisa jadi referensi bagi siapapun yang hendak bertarung. Dibutuhkan Rp 20 sampai Rp 30 miliar sebagai modal politik untuk jadi calon di level kabupaten. Kenyataannya, jauh panggang dari api, ketika menengok harta kekayaan James Uang yang tidak mencapai setengah dari kisaran yang diwanti-wanti Litbang Kemendagri.