Tandaseru — Jelang perombakan kabinet yang dijanjikan Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, James Uang, Fraksi PKB DPRD Halbar meminta Bupati mengevaluasi Kepala Inspektorat dan seluruh auditornya.
Sekretaris Fraksi PKB Halbar, Albert Hama menyatakan, Bupati James harus mengevaluasi Kepala Inspektorat dan para Inspektur Pembantu (Irban) serta auditornya.
Karena menurutnya, para auditor yang melakukan audit Dana Desa per triwulan sama sekali tidak menemukan adanya temuan semenjak Inspektorat itu terbentuk sampai sekarang.
“Tetapi ketika mendapat laporan dari warga dan dilakukan audit ulang barulah ada temuan, terus audit per triwulan itu gunanya apa? Jadi saya melihat bahwa adanya ketidakjujuran dari oknum-oknum yang ada di Inspektorat,” bebernya, Kamis (2/9).
Begitu juga temuan penyalahgunaan Dana Desa Lako Akediri yang telah dirilis Inspektorat beberapa hari kemarin. Menurut Albert, sebelum itu mulai dari 2019 hingga 2020 tidak ada masalah, nanti pada 2021 ini baru dipermasalahkan.
“Kenapa pada 2019 itu tidak ada temuan nanti hingga saat ini pada tahun 2021 baru dimunculkan LHP-nya?” cetusnya.
Menurutnya, jangan karena faktor perbedaan politik sehingga temuan dijadikan alat untuk ‘melumpuhkan’ Kepala Desa Lako Akediri. Ia menduga ada unsur politis dalam persoalan ini.
“Jadi oleh sebab itu sikap Fraksi PKB meminta kepada Bupati Halbar me-rolling Kepala Inspektorat dan juga seluruh irban-irbannya,” tegasnya.
Anggota Komisi I ini juga menyebutkan Inspektorat saat ini ditempati orang-orang tidak jujur yang tidak sesuai dengan slogan Diahi milik Bupati James dan Wakil Bupati Djufri Muhamad.
Tinggalkan Balasan