Tandaseru — Mahasiswa Universitas Pasifik Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD dan kantor bupati, Selasa (24/8). Massa aksi juga tampak membakar ban.
Aksi yang dikoordinir Abdurahman Sajati ini menyampaikan sejumlah tuntutan tentang berbagai problem di Morotai. Diantaranya masalah air bersih, talud Desa Rahmat, kekerasan dalam rumah tangga, alat tani SPR dan banjir di Desa Muhajirin dan Gotalamo.
“Banjir misalnya yang sering terjadi di daerah Jawa atau Jakarta, di Morotai pun terjadi hal serupa,” tuturnya.
Ia menegaskan, dari sederet problematika yang ada di Pulau Morotai, semua disebabkan tidak adanya sinergitas dalam trias
politikal atau tiga lembaga pemerintahan.
“Tentu bisa dikatakan bahwa saat ini DPRD Pulau Morotai bagaikan mayat yang tak bisa berbuat apa-apa dan Pemda Morotai bagaikan pendosa karena tidak mampu mengatasi berbagai masalah Morotai,” cetusnya.
Menurutnya, mahasiswa masih konsiten mengawal persoalan-persoalan kerakyatan.
“Pemda segera tuntaskan krisis air bersih di Kota Daruba, Dinas PU segera bangun bak penampung air dan menambah mesin penyedot di Desa Muhajirin. Kami juga meminta kejelasan Ranperda KDRT Kepada DPRD. Kemudian juga Dinas Pertanian perlu lebih adil dalam menyikapi masalah pertanian di setiap kelompok tani,” tegasnya.
Orator lainnya, Riswan, mendesak DPRD segera mengesahkan ranperda kekerasan seksual terhadap kaum perempuan.
“Kami hadir di sini sebagai anak-anak cucu Imam Lastory. Kami yang kahir di sini adalah putra-putri Imam Lastory untuk melindungi dan menyampaikan masalah di Pulau Morotai ini. Jika tuntuntan kami tidak diakomodir oleh pemerintah maka kami akan membangun kekuatan yang lebih besar lagi dan blokade jalan,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan