Tandaseru — Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, Zainul Rahman menganggap lemahnya pengawasan pemerintah kota mengakibatkan warga melakukan demonstrasi dan memalang Kantor Lurah Tarau, Kecamatan Ternate Utara, Senin (23/8).

Menurutnya, pengawasan dan internal pemerintah masih lemah. Pasalnya, sebelumnya sudah ada beberapa kelurahan yang warganya melakukan aksi serupa.

“Saya dari awal memang sudah ingatkan ke pemerintah kalau bisa pengawasan itu diperketat atau diperkuat pembinaannya. Karena kalau ada pembiaran pasti akan terjadi di tempat lain lagi kalau akar masalahnya kita tidak benahi,” ujar politikus Partai Demokrat itu.

Ia bilang, jika lurah beralasan dirinya sakit, bisa dimaklumi. Tapi paling tidak pada jam kantor ada pelaksana harian yang ditunjuk, setidaknya sekretaris yang harus jadi pelaksana harian.

“Supaya masyarakat dapat melaksanakan urusan mereka di kantor sehingga tidak ada hambatan dalam pelayanan. Tapi kalau misalnya lurah sakit kemudian kantor juga ikut sakit itu kan bahaya,” tegasnya.

Zainul bilang, jika pembinaannya dilakukan dari atasan langsung secara berjenjang, tidak mungkin ada pembiaran cukup lama sampai masyarakat harus palang kantor.

“Saya kira ke depannya DPRD juga akan semakin intens melakukan hal-hal yang sifatnya bersentuhan dengan masyarakat. Tetapi cara atau mekanisme teman-teman di pemerintahan harus menjalankan tupoksinya,” terangnya.

Jangan sampai, sambungnya, warga mengadu atau mengeluh baru diambil tindakan.

“Padahal kerja pemerintah tiap saat harus seperti itu. Melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan,” imbuhnya.

Terkait transparansi anggaran, Zainul mengatakan seharusnya camat, Kabag Pemerintahan, Sekretaris Daerah dan Inspektorat setiap saat melakukan perbaikan dan monitoring.

“Karena kita tahu sumber anggaran di tingkat kelurahan juga terbatas, makanya supervisi di atas itu harus diperkuat. Jadi ini bagi saya bukan lagi hal baru,” tandasnya.