Tandaseru — Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Tidore Kepulauan, Maluku Utara, kembali mengusulkan tambahan 600 pelaku usaha untuk menerima program Bantuan Presiden (Banpres) produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal ini diakui Kepala Disperindagkop Tidore Kepulauan, Syaiful Bahri Latif, Senin (16/8).
Syaiful menjelaskan, bantuan untuk pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 itu sudah diberikan sejak tahun 2020. Untuk tahun 2021 ini, ada 8 ribu pelaku usaha yang sudah dikirim datanya ke Pemerintah Pusat.
“Jadi 600 ini tambahan 2021 saja,” ujarnya.
Ia mengaku, 600 pelaku usaha itu datanya telah dikirim ke pusat beberapa waktu lalu. Syaiful sendiri belum bisa memastikan 600 pelaku usaha itu kapan bisa menerima Banpres.
“Tentu data yang sudah kami kirim itu pasti diverifikasi lagi oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan dari 600 tambahan ini semuanya memenuhi syarat untuk terima bantuan itu,” harapnya.
Sebelumnya, dari 8 ribu pelaku usaha yang datanya dikirim pemerintah pusat, yang sudah terealisasi atau sudah mendapatkan bantuan sebanyak 6 ribu pelaku usaha.
“Jadi sisanya 2 ribu tidak bisa menerima bantuan itu karena saat verifikasi mereka sudah memiliki fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau data yang tidak valid,” kata Syaiful.
Hanya saja, bantuan yang didapatkan pelaku usaha berbeda dengan tahun sebelumnya yang diberikan Rp 2.400.000 per pelaku usaha.
“Tahun ini bantuan yang diterima per pelaku usaha hanya Rp 1.200.000. Mengalami penurunan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan