Tandaseru — Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, berencana kembali melakukan penyertaan modal terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada 2022. Beberapa tahun terakhir, pemkot menghentikan penguatan modal lantaran rata-rata BUMD terus merugi.
Hal ini diungkapkan Wali Kota M. Tauhid Soleman saat menyampaikan nota pengantar rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, Senin (9/8).
“Pada 2 Agustus 2021 kemarin saya telah menyampaikan Surat Nomor 050.13/209/2021 tentang Penyampaian Rancangan Awal RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 ke Ketua DPRD Kota Ternate sebagai pemberitahuan bahwa Rancangan Awal RPJMD telah selesai disusun. Ini sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Permendagri 86 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa Bappeda mengajukan rancangan awal RPJMD kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD. Dan hari ini saya menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Awal RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 sebagai wujud dari implementasi pelaksanaan visi Ternate Mandiri dan Berkeadilan atau Ternate Andalan,” tutur Tauhid.
Dalam RPJMD, yang menjadi poin utama arah kebijakan pada tahun 2022 ditujukan untuk penguatan salah satu BUMD.
“Sinergitas program dan kegiatan pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar pada wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua, revitalisasi dan penguatan peran BUMD serta optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah,” ungkap Tauhid.
Tauhid bilang, dalam pembahasan RPJMD Kota Ternate dengan DPRD, terdapat beberapa poin yang ditegaskan diantaranya terkait dengan peran BUMD pada 2022 nantinya lebih pada reposisi manajemen dan penguatan modal kembali.
“Maka manajemen bakal dievaluasi kembali, karena mau maju memang seperti itu,” jelasnya.
Sementara untuk penyertaan modal nanti dibahas dengan DPRD dan dilakukan juga studi kelayakan.
“Kita bakal kemukakan usaha-usaha yang keunggulannya ada di Ternate dan Maluku utara pada umumnya,” terang Ketua Partai Nasdem Ternate itu.
Sementara untuk BUMD PT Alga Kastela yang merugi dan kemudian tidak lagi beroperasi, Tauhid bilang akan membiacarakan lagi dengan DPRD.
“Nanti dibicarakan dengan DPRD karena ini juga masuk dalam BUMD,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan