Tandaseru — Aksi penolakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, juga dilakukan PB Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (Hippmamoro).
Massa aksi yang dipimpin Fijai Ali melakukan orasi di depan Kantor Bupati Morotai, Senin (2/8) pagi.
Selain aksi tolak PPKM, ada beberapa tuntutan yang disampaikan Hippmamoro. Yakni penolakan tambang pasir besi, mempertanyakan tahapan pilkades, serta masalah sengketa lahan TNI-AU dan warga Morotai.
“Dua tahun terakhir dunia dilanda bencana atau musibah yang begitu besar yaitu Covid-19 dari tahun 2019 hingga 2021. Bahkan sejauh ini diterapkan mulai dari PSBB hingga PPKM,” ucap Fijai yang juga Ketua Togammoloka Malut.
“PPKM ini membuat masyarakat Morotai menjerit. Kenapa? Dalam 4 tahun terakhir masa kepemimpinan Benny Laos dan Asrun Padoma tidak menciptakan lapangan kerja di tengah pandemi Covid-19 ini, bahkan hanya mengintimidasi rakyat Morotai. Maka tuntutan kami Bupati Morotai harus menjelaskan apa maksud menerapkan PPKM itu sendiri,” ujarnya.
Fijai juga menyentil vaksinasi massal di 88 desa. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan pemaksaan terhadap rakyat.
“Bupati Morotai, kami ingin sampaikan vaksinasi itu jangan ada unsur pemaksaan. Jangan karena PNS tidak mau vaksin, bupati tidak berikan lagi TKD dan gaji mereka. Ini kan fatal,” cetusnya.
Orator lain, Muid Musapao yang juga mantan Ketua PB-Hippmamoro Malut menyampaikan, kebijakan PPKM sangat berimplikasi buruk terhadap keberlangsungan hidup warga di Morotai.
Tinggalkan Balasan