Tandaseru — Sejumlah calon kepala desa (cakades) di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, mempertanyakan hasil screening mereka. Pasalnya, sudah sebulan lebih berlalu sejak tes dilakukan dan hingga kini belum ada hasilnya.
Tahun ini, 87 desa di 6 kecamatan menggelar pilkades. Sayangnya, tahapan pilkades masih tak jelas juntrungannya pasca screening cakades.
“Pemilihan kepala desa ini dia punya kejelasan kita sudah tidak tahu. Kami juga pastiu (jenuh, red) menunggu kapan hasil screening keluar dan kapan pemilihan kepala desa dilaksanakan. Kalau sudah tidak mampu, bubarkan saja,” ungkap salah satu cakades dari Morotai Timur yang enggan namanya dipublikasikan, Jumat (30/7).
Padahal, sambungnya, pilkades di daerah lain sudah selesai dilaksanakan.
“Di kabupaten lain pilkades sudah selesai, bahkan sudah mau pelantikan. Lah kita di Morotai tidak ada kejelasan dari DPMD dan tim seleksi kabupaten. Bisa-bisa tahun depan mungkin pemilihannya,” ujarnya.
Senada, cakades dari Kecamatan Morotai Jaya menyarankan agar pilkades ditunda saja. Sebab sejak pendaftaran terlalu banyak molornya.
“Ya kalau panitia pilkades kabupaten sudah tidak mampu ya dipending saja, biar kami jangan ke Daruba terus. Kalau ke Daruba per hari paling tidak kami kase keluar Rp 200 ribu,” cetusnya.
Menurutnya, pilkades di Pulau Morotai serasa pemilihan presiden. Sebab aturan yang tercantum dalam peraturan bupati terlalu banyak.
“Anggaran pilkades kabupaten itu sangat besar, terus kendalanya dimana? Kalau alasan mereka Covid-19 ya jalani dengan protokol kesehatan, kan sudah ada aturannya,” tegasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pulau Morotai, Marwan Sidasi, baru-baru ini mengatakan, untuk pengumuman seleksi cakades hasilnya masih diolah oleh tim seleksi. Inilah yang menyebabkan keterlambatan.
“Hasil koordinasi kami dengan timsel sudah ada titik terang dan hasilnya nanti disampaikan. Tetapi waktunya kita belum bisa pastikan,” terang Marwan.
Tinggalkan Balasan