Tandaseru — Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, melalui Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) tahun ini baru melelang 31 paket proyek. Paket ini milik enam instansi.
Kepala BLPBJ Halbar, Muhammad Jain A. Kadir mengatakan, 31 proyek yang sudah dilelang yaitu 6 pekerjaan konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 1 pengadaan barang dari Dinas Kelautan dan Perikanan, 1 paket dari Sekretariat Daerah, dan 2 paket dari Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
Lalu 1 paket pengadaan UIT KIT dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, dan 14 proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
14 proyek Disdik yang telah selesai ditender di antaranya pembangunan ruang tata usaha dan perabotannya SMP Negeri 16 Halbar, pembangunan ruang tata usaha komputer serta perabotnya, SMP N 16 Halbar, pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) serta perabotnya SMP Negeri 16 Halbar, pembangunan UKS beserta perabotnya SMP 16 Halbar, serta pembangunan toilet serta sanitasinya SMP 16 Halbar.
Selanjutnya pembangunan ruang guru SDN 49 Halbar, pembangunan ruang kelas baru SD LPM Jere Halbar, pembangunan ruang kelas baru SD Inpres 2 Halbar, pembangunan ruang kelas baru SDN 1 Halbar, pembangunan kelas baru SDN 26 Halbar, pembangunan ruang kelas baru SDN 38 Halbar, pembangunan ruang kelas baru SDN 52 Halbar, pembangunan ruang kelas guru baru SD Dusun Aruku Halbar, dan pembangunan ruang laboratorium komputer SDN 2 Halbar.
“Dan 6 masih dalam tahapan proses tender di dinas tersebut yaitu pembangunan ruang laboratorium SDN 53 Halbar, pembangunan ruang guru SDN 58 Halbar, pembangunan ruang guru SDN 9 Halbar, pembangunan ruang guru SWS Mandiri Baru Halbar, pembangunan ruang kelas baru SDN 60 Halbar, dan pembangunan ruang kelas guru baru SD 58 Halbar,” tutur Jain.
Dari 31 paket itu, 8 paket dilelang oleh Kepala BLPBJ sebelumnya, Herman Latupare.
“Dan 24 paket dilelang oleh saya sendiri sejak menjabat bulan Maret 2021 sampai sekarang dan seterusnya,” papar Jain.
Sumber anggaran paket proyek tersebut berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus).
“Untuk dinas lain kami belum mengetahui apa kendalanya sehingga belum memasukkan program permohonan lelang. Saya akan mempelajari dan melakukan koordinasi dengan dinas yang belum melakukan proses permohonan tender ini,” sambung Jain.
“Untuk target kami belum bisa mengetahui karena semuanya kami menunggu dinas untuk memasukkan program permohonan lelang. Intinya kami di ULP biasanya terkait capaian target itu dihitung ketika semua dinas sudah masukkan,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.