Target Rp 60 Miliar, PAD Kota Tidore Baru Capai Rp 5 Miliar

Tandaseru — Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, kembali menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum memenuhi target maksimal.

Komisi II menilai, PAD tahun 2021 yang memasuki triwulan III ini baru mencapai kisaran Rp 5 miliar lebih cukup disayangkan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Murad Polisiri pun mendesak Wali Kota segera mengevaluasi kepala OPD pengelola PAD. Ia khawatir, tidak ada langkah tegas yang diambil membuat PAD tidak akan mencapai target hingga akhir tahun.

“Target PAD ini kan Rp 60 miliar, yang terdiri dari pajak daerah Rp 9 miliar, retribusi Rp 8,5 miliar, serta sisanya lain-lain PAD yang sah. Dari target pajak maupun retribusi yang dilihat, tentu pajak daerah bisa akan lebih maksimal pencapaiannya. Namun yang disoroti ini adalah retribusi daerah dari target Rp 8,5 miliar baru mencapai Rp 1,4 miliar, bahkan ada OPD yang diberi target masih 0 persen, ini yang dikhawatirkan,” tegasnya, Kamis (15/7).

OPD yang diberi target PAD, kata dia, harus punya inovasi untuk menggarap potensi PAD. Jika OPD tidak punya inovasi, target sekecil apapun tidak akan bisa dicapai.

“Saya memberikan contoh, misalkan izin trayek dari tahun sebelumnya diberi target Rp 11 juta, yang capai Rp 300 ribu. Ini kan lucu. Sebab kita melihat jumlah kendaraan yang keluar masuk di Kota Tidore ini kan sangat cukup banyak, apalagi di dataran Oba. Ini juga lemahnya koordinasi lintas sektor atau instansi terkait, sehingga potensi yang bisa digarap dan dapatkan lebih besar pendapatan, justru yang didapat tidak sesuai harapan,” kata Murad.

Ia menyarankan agar pemerintah mendorong adanya jembatan timbang yang disediakan di setiap pelabuhan. Dengan adanya jembatan timbang tentu bisa meningkatkan pendapatan baru.

Selain itu, dengan adanya jembatan timbang pemerintah daerah juga dapat mencegah muatan yang berlebihan dari angkutan, sekaligus mengurangi kerusakan jalan.

“Ini yang seharusnya didorong,” ucapnya.

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Tikep ini juga menyoroti Dinas Kelautan dan Perikanan yang sejauh ini belum maksimalkan cold storage sebagai sumber pendapatan. Padahal, cold storage dibangun dengan sumber anggaran yang cukup besar, tapi dampak untuk PAD tidak maksimal.

“Ini yang harus menjadi perhatian Wali Kota, karena sayangnya, cold storage yang dibangun di Tidore, tapi nelayan justru lebih banyak membeli es di Ternate,” terangnya.

Ia menambahkan, Wali Kota juga harus mengevalusi sumber PAD di sektor pariwisata.

“Intinya, kami dari Komisi II sangat berharap agar Wali Kota perlu secepatnya evaluasi para OPD penyumbang PAD ini sehingga bisa lebih maksimal capai target yang ditetapkan. Bila perlu OPD ini harus ada kontrak kerja, jadi tidak capai target langsung diganti saja,” pungkasnya.