Tandaseru — Akademisi Universitas Khairun, Almun Madi, ST., MT., menyatakan perlunya ikhtiar menyambut kedatangan tujuh menteri ke Maluku Utara, Selasa (22/6).
Ia khawatir, kedatangan mereka lebih dominan untuk mengurusi kepentingan oligarki ketimbang kebutuhan publik masyarakat Malut.
“Kedatangan para menteri ini perlu diapresiasi. Tetapi kita juga perlu ikhtiar, sebab formasi para menteri yang sedang berkunjung dan yang sering ke Malut ini, selain berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Malut dan Sofifi sebagai daerah khusus, ada juga agenda lain,” tuturnya kepada tandaseru.com.
Ia menuturkan, yang perlu diwaspadai adalah kepentingan oligarki dalam hal pengelolaan sumber daya alam di Maluku Utara.
“Tak lain sementara ini adalah ekstraksi nikel secara masif di Halmahera dan Obi yang merupakan nikel terbaik. Kita tahu bersama bahwa produksi nikel dan kobalt menjadi elemen terpenting untuk produksi baterai dunia,” papar Dosen Teknik Pertambangan Unkhair ini.
“Ada kemungkinan niat membangun Malut yang dilakukan pemerintah pusat akhir-akhir ini adalah bentuk panghargaan atas masifnya ekstraksi nikel di Malut. Ini yang perlu diikhtiarkan. Sebab banyak problem yang ada di Obi dan Halmahera seperti amburadulnya K3, banjir, dan beberapa kasus kecelakaan di PT IWIP yang tidak pernah digubris secara serius oleh pemerintah,” sambung Almun.
Ia menambahkan, belum lagi masalah limbah, sengketa lahan, relokasi, dan konflik masyarakat yang sering mencuat juga tak menjadi perhatian khusus.
“Untuk itu, investasi di sektor pertambangan yang masif di bawah kendali pemerintah ini perlu dikawal, dan kita sekali lagi patut berikhtiar, jangan sampai kita hanya mendapatkan petaka di kemudian hari,” tegasnya.
Almun bilang, Pemerintah Provinsi dan pemerintah di Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah dituntut memainkan peranan dalam menjaga equilibrium pengerukan sumber daya mineral dan proses pembangunan yang masif di Malut, terutama pembangunan infrastruktur di dua kabupaten dimaksud dan konektifitias antarkabupaten di Malut.
“Untuk itu wajib melobi anggaran ke pusat, melakukan terobosan-terobosan ke pusat, jangan hanya menunggu anggaran DBH, DAU dan DAK. Ini momentum untuk mempengaruhi pusat,” tandasnya.
Hari ini, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono, dan Menteri ATR/BPN Sofyan A. Jalil dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Malut.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.