Tandaseru — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud mengingatkan Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota untuk tidak ‘memanfaatkan’ kunjungan kerja tujuh menteri Kabinet Indonesia Maju dengan mengajukan pinjaman.
Kuntu menegaskan, Gubernur, Bupati dan Wali Kota harus menjemput peluang tersebut dengan memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyiapkan dokumen berupa kebutuhan daerah.
“Semua OPD harus menyiapkan seluruh kebutuhan secara rinci dalam dokumen, yang nantinya akan diserahkan langsung ke para menteri masing-masing,” ujar Kuntu, Senin (21/6).
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, berkaca dari pengalaman kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo beberapa kali ke Malut ternyata tidak berdampak signifikan terhadap daerah. Hal ini, kata Kuntu, karena lemahnya format yang disiapkan stakeholders.
“Saya memperhatikan gaya kepala daerah kita lebih cenderung menyampaikan permintaan secara lisan jika ada kunjungan pejabat negara. Saya rasa pola ini harus kita rubah,” ungkapnya.
Kebutuhan urgen yang harus disiapkan Pemprov Malut, sambungnya, berupa kebutuhan dalam mendukung hajatan seleksi tilawatil quran (STQ) dan pembangunan kawasan khusus ibu kota Sofifi.
“Infrastruktur jalan dan jembatan di kabupaten/kota juga perlu didorong dalam kesempatan ini,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan