Birokrasi dalam Pusaran Politik Balas Dendam

Alhasil, dalam perkembangan birokrasi di Maluku Utara, publik tidak pernah tahu berapa persentase capaian yang sudah dilakukan dalam melayani kepentingan publik, dan berapa persentase kegagalan program itu. Hal ini karena setiap OPD/SKPD tidak pernah memiliki progress report yang harus disampaikan ke publik. “Keberhasilan” setiap program hanya disampaikan secara tertutup melalui para elite. Publik hanyalah obyek dari kebijakan yang dilakukan secara sepihak, bukan menjadi subyek yang merasakan manfaat kebijakan yang ada.

Persoalan-persoalan sosial budaya yang mengiringi perjalanan suatu pembangunan daerah di Maluku Utara begitu panjang berderet, dan tidak pernah elite mau mencicilnya. Berapa persentase pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, kerusakan lingkungan, dan kesehatan yang dirasakan langsung masyarakat selama ini? Sudah sampai di mana ketersediaan infrastruktur dasar, mulai pelabuhan, jembatan, dan jalan yang dapat diakses masyarakat pada beberapa wilayah di Maluku Utara secara baik?

Kiranya, setiap pergantian elite, persoalan mendasar yang dialami masyarakat akan tidak pernah surut. Sementara di tubuh pemerintahan, kepentingan politik untuk perebutan kekuasaan demikian kencang terasa.

Menjadi Teladan
Siapapun yang terpilih beberapa waktu lalu dalam Pilkada di sejumlah kabupaten/kota di Maluku Utara, bukan otoritas tulisan ini untuk mengulasnya. Yang menjadi titik perhatian utama adalah mereka yang keluar sebagai pemenang, entah bupati/wali kota dan wakilnya, harus menjadi cermin keteladanan untuk bekerja bagi masyarakat yang telah memilihnya, bukan sibuk bongkar pasang struktur birokrasi dengan menempatkan orang-orang yang tidak punya kompetensi dan kapasitas. Kasus pemecatan beberapa pejabat yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sula usai kepala daerah terpilih dilantik, dapat dibaca dalam konteks ini.

Politik balas dendam karena pilihan yang berbeda sudah harus dibuang jauh-jauh. Yang harus dijaga adalah keberlanjutan ritme roda pemerintahan yang mampu memberi jawaban atas semua persoalan mendasar yang dialami masyarakat selama ini. Daerah ini sudah lama terpuruk akibat keegoan, kepicikan, dan kesombongan elite secara struktural.

Pilkada telah usai digelar, selain terjadi rotasi dan sirkulasi elite secara normal dan sesuai tuntutan demokrasi, paling penting tetap menjaga roda pemerintahan agar mampu bekerja dan menata kehidupan yang ada, sehingga kekuasaan paling tidak dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Setiap pemenang dalam Pilkada, harus membuktikan diri bahwa pilihan terhadap Anda merupakan pilihan kesadaran, yang di sana diletakkan semua ekspektasi dan cita-cita bersama. Buktikan bahwa Anda mampu bekerja mengelola potensi daerah sesuai janji yang diucapkan bagi kemaslahatan banyak orang, bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok. Jadilah negarawan sejati bagi masyarakat dan daerah.

Kita sama berharap, tak ada lagi ASN/PNS yang harus pindah wilayah kerja, hanya karena merasa kurang nyaman akibat pilihan politik yang berbeda. Pemerintahan yang baik tentu tidak hanya merangkul dan merangkum aparatur birokrasi yang suka membeo dan membebek apa kata atasan, tetapi juga memerlukan potensi lain, yang mungkin saja memiliki daya kritis serta kelebihan-kelebihan untuk mengoreksi apa yang telah dilakukan.

Di ujung tulisan ini, semoga pilihan terhadap sejumlah elite dalam demokrasi dapat menghadirkan prestasi-prestasi yang membanggakan. Terutama mendorong daya saing daerah di tengah era kompetisi, membangun birokrasi sehat dan bersih, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta terpenuhinya layanan dasar: pendidikan, kesehatan, air bersih, lingkungan yang baik, dan tentu saja tersedianya infrastruktur daerah secara merata dan berimbang. Bukan sebaliknya, rajin memproduksi kasus-kasus yang memalukan masyarakat dan daerah, serta menurunkan kewibawaan pemerintah.

Mereka yang terpilih harus menunjukkan sifat negarawan sejati, yang sedapat mungkin mengakomodir setiap potensi-potensi aparatur birokrasi sebagai modal politik dalam mendorong kemajuan daerah, sekalipun itu berbeda pilihan. Karena itu, mengelola potensi berbeda bagi kemajuan bersama merupakan sebuah capaian tertinggi dari mereka yang merasa diri sebagai pemimpin.(*)