Ia menegaskan akan mengawal terus usulan yang sudah disampaikan kepada Kepala BKKBN pusat tersebut. Selain tenaga honorer dari BKKBN, dirinya juga akan berupaya agar tenaga honorer di dinas lainnya bisa diangkat lewat PPPK.
“Insya Allah tenaga honorer lain juga akan kita upayakan agar nasib mereka bisa diperjuangkan,” tegasnya.
Sementara Kepala DPPKBP3A Kota Tidore Kepulauan, Abdul Rasid Abd Latif saat dikonfirmasi Minggu (2/5) juga membenarkan adanya pertemuan Wali Kota dengan Kepala BKKBN pusat itu.
“Iya benar, alhamdulillah Pak Wali langsung yang menyampaikan usulan 62 tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana non PNS itu ke Pak Hasto. Alhamdulillah beliau merespon baik dan mengupayakan semaksimal mungkin,” ungkapnya.
Menurutnya, 62 tenaga penyuluh tersebut sudah mengabdi secara sukarela kurang lebih puluhan tahun.
“Untuk itu, apa yang dilakukan ini bagian dari upaya Pak Wali untuk menyelamatkan nasib para penyuluh ini,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.