Tandaseru — Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, menggelar diskusi akbar, Rabu (21/4) malam.
Diskusi dengan tema “Investasi dan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Halmahera Tengah” itu digelar di Pandopo Falcino Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda.
Kegiatan tersebut menghadirkan lima pembicara yakni Sekretaris SPSI Bakir Usman, Kapolres Halteng AKBP Nico Setiawan, Wakil Ketua II DPRD Halteng Hayun Maneke, Kepala Dinas Tenaga Kerja Halteng Saiful Samad, dan Danramil 15/12/01 Weda Lettu Inf Sofyan.
Usai mendengar arahan singkat dari lima pembicara itu, kegiatan tersebut berujung dengan sesi tanya jawab.
Ari Firmawan yang mendapat kesempatan mengeluarkan unek-uneknya menyatakan, SPSI harus punya peran penuh menangani keluhan para buruh lokal yang ada di Kabupaten Halteng.
“Banyak kasus yang ditemukan, misalkan ada kedapatan karyawan yang kontrak kerjanya diputuskan oleh pihak terkait,” ungkapnya.
Menurut dia, PT IWIP juga harus transparan dalam perekrutan tenaga kerja. Apa saja yang dibutuhkan sehingga para pelamar bisa tahu posisi-posisi strategis apa yang bisa ditempati orang lokal Halteng.
“Saya anggap ini masalah besar. Karena banyak karyawan lokal Halteng yang bekerja di bagian feronikel atau pabrik sehingga tidak nyaman,” katanya.
“Tidak nyaman itu membuat karyawan IWIP sering di-PHK atau memilih resign,” sambung Ari.
Ia berharap Disnaker juga tidak tinggal diam.
“Sebagai pemerintah harus ada fungsi kontrol. Paling tidak ada data karyawan yang PHK dan putus kotrak sehingga bisa mencari solusi,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris SPSI Halteng Bakir Usman menyampaikan, kegiatan ini sengaja dilakukan agar jangan ada perbedaan persepsi soal tenaga lokal yang bekerja di perusahaan IWIP.
Menurut dia, tenaga lokal yang dimaksudkan itu adalah tenaga lokal Maluku Utara dan tenaga lokal seluruh Indonesia.
Tinggalkan Balasan