Hasyim mengaku, ia langsung menghubungi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Taufik Djauhar. Rupanya, Kepala BPKAD mengaku pembayaran rutin bulan sudah direalisasikan.

“Sampai anggaran sudah turun di kepala SKPD lalu tidak dibayarkan berarti ini ini ada penyimpangan. Besok saya bikin surat BPKP audit tertentu setiap OPD. Dengan begitu kita bisa ukur pendapatan daerah, yang bocor di mana, retribusi bocor di mana,” tegasnya.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Malut ini juga meminta PLN mendata tunggakan listrik Pemkot Ternate.

“Kalau saya lihat ada tunggakan, saya minta ke BPKP untuk audit, karena ini pasti ada masalah,” tandas Hasyim.