Tandaseru — Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kembali menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahun 2021 tingkat kecamatan di Ibu Selatan, Rabu (17/3).
Musrenbang kali ini dihadiri Wakil Bupati Djufri Muhammad, Kepala BP3D Soni Balatjai, Wakil Ketua II DPRD Riswan Hi. Kadam, pimpinan SKPD, Camat Ibu Delatan serta kepala desa se-Kecamatan Ibu Selatan.
Wabup Djufri menuturkan, selaku wakil bupati yang pernah menjabat anggota DPRD selama 3 periode dan mengarungi arus Komisi I, musrenbang telah menjadi makanannya sehari-hari.
“Oleh karena itu marilah kita tinggalkan perbedaan politik. Sekarang suka atau tidak suka, Pak James dan saya adalah Bupati dan Wakil Bupati Halmahera barat. Jadi saya harapkan semua bisa legawa dan menerima apa yang telah direncanakan Tuhan,” tutur Djufri dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, musrenbang di Kecamatan Ibu Selatan ini mengundang semua kepala desa se-kecamatan di antaranya untuk membahas alokasi dana desa (ADD)
“Menjadi perhatian di sini adalah karena terjadi penurunan drastis pagu anggaran. Di tahun 2020 Rp 56 miliar dan yang sekarang di tahun 2021 sudah turun menjadi Rp 46 miliar. Tetapi saya ingatkan kepada para kepala desa agar tertib administrasi, karena dalam rangka menyehatkan keuangan daerah, saya tidak main-main. Usahakan apa yang dianggarkan itu yang sesuai dengan yang ditulis di APBDes,” tegasnya.
Sementara Kepala BP3D Halbar, Soni Balatjai dalam kesempatan itu menyatakan, musrenbang kali ini harus disesuikan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu berarti, program dari pusat harus sama dengan usalan program dari desa.
“Jadi ada sistem yang dibuat Kementerian Dalam Negeri sehingga betul-betul program dari desa sampai ke pusat itu sama. Untuk itu usulan program prioritas harus sama dengan kebutuhan usalan dari desa dan kecamatan,” ungkapnya.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halbar ini juga mengatakan, anggaran perencanaan di tahun ini sangat kecil. Untuk itu sinkronisasi program kecamatan harus diprioritaskan.
“Usulkan program yang prioritas saja. Baik di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata, karena mengingat anggaran perencanaan ke depan uang kita hanya sedikit. Agar programnya bisa dijawab oleh Pemda, kita samakan programnya,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan