“Intinya kami secara tegas menolak adanya reklamasi pantai yang terjadi di Kota Ternate,” tegasnya.
Ada pula permasalahan sampah yang terjadi beberapa waktu lalu, di mana hal ini, menurutnya, merupakan kelalaian Pemkot.
“Ini seharusnya menjadi perhatian Pemkot, dengan adanya keterlambatan angkutan sampah dikarenakan pihak ketiga yang tidak ada BBM sehingga sampah tidak terangkut. Tentunya Pemkot harus serius dengan masalah sampah ini dan tidak akan terulang kembali,” pungkasnya.
Asisten III Pemkot Ternate, Thamrin Alwi dalam hearing bersama EK-LMND menyampaikan demo tersebut sebagai langkah pengawasan untuk pemerintah.
Terkait RUU PKS yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, kata dia, salah satu caranya adalah melahirkan perda terkait pernikahan usia dini.
“Draft kita sekarang sudah ada, langkah kita sekarang tinggal kita ajukan ke DPRD untuk lakukan kajian untuk evalusi pada saat melakukan pengesahan,” ujarnya.
Terkait pendidikan, Pemkot Ternate sangat menyadari bahwa tidak semua kondisi ekonomi orang tua itu sama. Sehingga salah satu langkah yang dilakukan yakni koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Maluku Utara yang ada di Ternate guna melaksanakan kegiatan belajar tatap muka.
“Ini tetap dilakukan pengawasan Satgas Covid-19. Namun saat berjalan, ada beberapa anak usia sekolah yang terdampak Covid-19 dan akhirnya ada beberapa sekolah juga yang dihentikan dan melakukan belajar secara daring kembali,” terangnya.
“Dan saat ini semua protokol kesehatan di semua sekolah diterapkan dengan sangat ketet sehingga kasus positif Covid-19 sudah mulai menurun secara bertahap. Jika kita hanya terapkan sistem pembelajaran secara online maka sebagian orang tua tidak mampu melakukan itu, maka ini menjadi perhatian kita kita bersama,” ungkap Thamrin.
Untuk sampah, sambungnya, bukan persoalan BBM karena BBM tersebut merupakan kerja sama antara PT Maluku Indah dengan Pemkot Ternate, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Hanya sistem aplikasi yang ada perubahan sehingga tidak bisa diperbaharui masuk untuk dilakukan evaluasi.
“Oleh sebab itu, maka pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan PT Maluku Indah bagaimana prosesnya. Tapi alhamdulillah secara bertahap mereka menerima ini, sehingga dapat berjalan secara baik,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan