Tandaseru — Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan vaksinasi Covid-19 tahap 2 pada awal Maret mendatang.

Pemerintah pun merilis daftar penerima vaksin Covid-19 dengan mendahulukan petugas pelayanan publik yakni anggota TNI/Polri, tenaga guru hingga wartawan.

Kepala Dinas Kesehatan Malut dr. Idhar Sidi Umar menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi tahap 2 sudah disiapkan akhir Februari. Dengan begitu pada awal Maret mendatang tahapannya sudah dilaksanakan.

Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, kali ini juga diberlakukan skala prioritas.

“Vaksinasi tahap 2 masih sama seperti tahap 1 kemarin yakni skala prioritas, jadi kita dahulukan untuk tenaga pelayanan publik, TNI/Polri, guru hingga wartawan. Karena wartawan selalu berhadapan dengan orang banyak dan itu perintah Menteri,” ujar Idhar saat ditemui di halaman Sekretariat DPRD Malut, Kamis (18/2).

Idhar bilang, jumlah tenaga kesehatan yang akan mengikuti vaksinasi tahap dua sebanyak 58 ribu orang untuk lansia usia di atas 60 tahun, dan pelayanan publik 80 ribu orang.

“Untuk vaksin tahap 2 ya sampai saat ini kami belum pastikan kapan tiba,” katanya.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Malut, dr. Hariyadi Ahmad saat dikonfirmasi terpisah mengatakan, DPRD menemukan angka partisipasi tenaga kesehatan di Malut yang terlibat dalam vaksinasi Covid-19 tahap 1 sangat minim, hanya pada angka 52 persen. Padahal nakes seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat tentang keamanan vaksin itu sendiri.

“Ada beberapa kabupaten/kota di Malut yang ternyata capaiannya tidak sampai pada angka 50 persen, bahkan ada yang partisipasinya hanya 30 persen saja,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Hariyadi, DPRD melalui Komisi IV mendesak Dinas Kesehatan Malut agar lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga angka partisipasi masyarakat dapat meningkat. Mengingat tahap ketiga vaksinasi sudah diberikan kepada masyarakat umum.

“Karena begini, masyarakat saat ini memang masih galau dengan tingkat keamanan vaksin ini, karena nakes yang seharusnya bisa menjadi modelnya vaksin ini justru banyak yang tidak mau divaksin,” jelasnya.

Pasca vaksininasi tahap 1 dilakukan, DPRD menerima laporan adanya satu tenaga kesehatan dari Halmahera Selatan dilarikan ke RSUD usai disuntik vaksin, namun belum diketahui pasti penyebabnya.

“Kita juga sudah tanyakan persoalan ini ke Kepala Dinas Kesehatan, namun beliau belum bisa menyimpulkan karena dia belum sampai ke sana. Namun kami minta agar secepatnya dilaporkan apakah karena dampak dari vaksin atau seperti apa,” tandasnya.