Tandaseru — Sebuah perusahaan tambang emas dikabarkan akan kembali beroperasi di Desa Paceda, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Kabar ini mendapat sorotan sejumlah pihak.
Pendiri dJaringan Mahasiswa Nuku (dJAMAN) Maluku Utara, Abdurahim Saraha menyatakan, berdasarkan berbagai informasi yang beredar secara terbatas, termasuk kunjungan DPRD Kota Tidore Kepulauan ke Halmahera Timur dan Halmahera Tengah beberapa waktu lalu, banyak menyerap data tentang situasi investasi tambang tersebut.
“Saya termasuk orang yang bukan antitambang. Tetapi berdasarkan pengalaman banyak daerah tambang di Indonesia, khususnya Maluku Utara, selalu saja masyarakat menjadi pihak yang ‘kalah’ termasuk salah satunya kawasan sekitar tambang yang penanganan Corporate Social Responsibility-nya banyak sebatas menggugurkan kewajiban,” ungkap Abdurahim, Sabtu (30/1).
Ia berharap ada perhatian serius pemerintah dalam melihat rencana operasi perusahaan tambang tersebut.
“Sekali lagi saya tidak antitambang, tetapi Pemerintah Kota Tidore harus jelas, tegas dan keras kepada investor soal Amdal, bagaimana nanti komposisi tenaga kerja skill maupun nonskill, tanggung jawab sosialnya dan berbagai dampak dan prospek perkembangan investasi yang sama-sama menguntungkan untuk masyarakat maupun investor itu sendiri,” tegasnya.
Abdurahim mengaku khawatir tidak tegasnya sikap pemerintah akan membuat masyarakat menjadi korban investasi.
“Kita sebut saja contoh bagaimana Bupati Halmahera Utara Frans Manery harus tidur di depan kantor NHM untuk mendukung tuntutan warganya. Ini saja sudah bisa menggambarkan betapa rendah, lemahnya posisi tawar pemerintah di mata investor,” bebernya.
Selain itu, ia berharap ada langkah tegas juga dari pihak Kesultanan Tidore.
“Kesultanan Tidore harus mengambil tanggungg jawab juga lebih tegas dan keras dalam menghadapi lanjutan aktivitas tambang perusahaan tersebut. Pemerintah Kota, stakeholders dan Kesultanan Tidore sebagai benteng kultural harus bersama-sama dalam situasi ini. Saatnya berkolaborasi untuk kota ini, sehingga dampak investasi tambang itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kemasalahatan rakyat,” pungkasnya.
Sultan Tidore Husain Alting Sjah saat kunjungan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mattalitti di Kedaton Kesultanan Tidore Kamis (28/1) lalu telah menyampaikan berbagai macam permasalahan di Maluku Utara, terutama soal kehadiran investor.
“Saat kehadiran Ketua DPD RI, beliau telah menanyakan ke saya terkait dengan permasalahan-permasalahan di Maluku Utara. Saya kemudian menyampaikan keluhan di antaranya masyarakat di Obi, Morotai, kemudian beberapa daerah tambang, sekiranya ini menjadi perhatian bersama oleh DPD. Karena alam yang kita tempati ini adalah alam yang tidak akan mungkin bertambah. Oleh karena itu saya meminta kepada beliau agar menjadi perhatian juga oleh beliau. Investor yang datang tetap kita membuka diri, tetapi investor juga harus tahu diri,” ujarnya.
Sultan yang juga Anggota DPD RI ini menegaskan, investor yang datang di Maluku Utara harus tahu diri. Tujuannya agar dapat merawat alam yang ada di Maluku utara.
“Saya berharap alam ini jangan dirusak, yang mengakibatkan anak cucu kita nanti terancam. Masalah ini sudah disampaikan ke Ketua DPD, alhamdulillah beliau merespon baik dan akan menyuarakan,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan