Tandaseru — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menolak tegas gerakan separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ingin pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino saat diwawancarai tandaseru.com dalam kunjungannya ke Pulau Morotai, Maluku Utara, Kamis (3/12).

Arjuna menyatakan, dengan kondisi saat ini di Papua, GMNI menolak keras gerakan OPM ingin keluar dari Indonesia.

“Soal Papua Merdeka, sebenarnya kami menolak setelah gerakan yang dilakukan kembali oleh OPM itu yang ingin keluar dari Indonesia,” tegasnya.

Namun di sisi lain, Arjuna mengaku kecewa dengan pemerintah daerah yang bahkan tak peduli dengan situs sejarah kemerdekaan Indonesia.

“Faktanya kita menemukan pemerintah daerah saja tidak peduli dengan identitas bangsa, seperti situs sejarah banyak dihilangkan. Wajar kalau masyarakat Indonesia mau minta merdeka, karena mereka banyak menghapuskan sejarahnya, misalnya, oleh pemerintah daerah setempat yang tidak peduli,” jelasnya.

Arjuna bilang, GMNI memegang teguh asas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Kita berharap lebih memperhatikan dan menghargai sejarah-sejarah dan pejuang-pejuang kita dalam menyatukan NKRI pada saat itu,” tuturnya.

Senada, Ketua DPC GMNI Morotai Krisnadi juga menegaskan penolakan gerakan separatisme tersebut.

Ketua DPC GMNI Pulau Morotai, Krisnadi. (Tandaseru/Irjan Rahaguna)

“Kami secara keseluruhan menolak tentang sikap Papua itu yang ingin berpisah dari NKRI itu,” tegasnya.

Krisnadi juga meminta pemerintah pusat dan daerah mendorong masyarakat supaya lebih menjaga ikatan persaudaraan satu dengan yang lain.

“Terlebih khusus pada konteks sejarah Bung Karno yang ada di Indonesia harus dirawat dengan baik,” tandasnya.

Dalam kunjungan tersebut, DPP GMNI meninjau sejumlah situs sejarah yang berkaitan dengan Bung Karno yang mulai hilang keasliannya di Morotai.