Tandaseru — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (9/11) berkunjung ke Provinsi Maluku Utara. Kedatangan lembaga antirasuah ini dalam rangka memperkuat kembali pencegahan korupsi di wilayah Malut.
Begitu tiba KPK langsung menggelar pertemuan tertutup dengan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba di kediaman Gubernur yang terletak di Kelurahan Takoma Kota Ternate.
Kepala Satgas Pencegahan Wilayah I KPK Maruli Tua mengatakan, pertemuan dengan Gubernur Maluku Utara dalam rangka memperkuat koordinasi pencegahan korupsi di Malut. Koordinasi awal mengenai tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan.
“Jadi terdapat 7 area pencegahan korupsi. Pertama adalah perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan, dan manajemen aset. Jadi koordinasi kami jelas ya,” ujar Maruli kepada awak media.
Maruli bilang, pembahasan kedua dalam rangka mengoptimalkan rencana penting rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi pada tanggal 12 november mendatang. Di samping itu, juga menyamakan persepsi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, pengelolaan aset penyelamatan, penertiban aset daerah di Maluku Utara baik itu di kabupaten/kota maupun di provinsi.
“Angka-angkanya nanti kita lihat di hari Kamis mendatang. Saat ini kita masih evaluasi terus dan yang paling penting adalah kami mendapat optimisme bahwa Gubernur punya komitmen untuk memperkuat. Tantangan memang ada, untuk itu KPK berharap bupati dan wali kota se-Maluku Utara khususnya daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
“Nah ini punya tantangan tersendiri. Kami berharap komitmennya sehingga kita bisa meminimalisir penyelewengan di saat Pilkada di tahun 2020,” ungkapnya.
Ia berharap, pemerintah daerah tidak menyelewengkan bantuan sosial serta tidak menyalahgunakan pengadaan barang dan jasa.
“Untuk itu kami sangat berharap Inspektorat melakukan review yang komprehensif dan juga jelas rekomendasinya,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan