Tandaseru — Bantuan pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara dari Pemerintah Pusat bakal segera cair untuk tahap II. Pada tahap II ini, ada 4 ribu pelaku usaha yang akan mendapatkan bantuan yang disebut Bantuan Presiden (Banpres) Produktif itu.
Sebelumnya, pada tahap I sekitar 1.000 pelaku usaha yang sudah mencairkan dananya melalui bank yang ditunjuk Pemerintah Pusat.
“Beberapa hari lalu, ada informasi dari Kementerian bahwa ada 4 ribu pelaku usaha di Kota Tidore Kepulauan yang mendapatkan Banpres Produktif akan dikirimkan datanya,” ungkap Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tikep Syaiful Bahri Latif, Jumat (6/11).
Syaiful mengaku, total data pelaku usaha yang dikirim sebagai penerima bantuan tersebut sebanyak 6.600 pelaku usaha.
“Namun yang baru dicairkan pada tahap I 1.000 orang, sementara di tahap II ini ada 4 ribu yang akan dicairkan. Tentu masih ada sekitar 1.600 lagi yang datanya masih dalam verifikasi. Jadi 1.000 lebih ini belum dikatakan gugur, karena sementara masih tahap verifikasi,” terang Syaiful.
Syaiful membeberkan, 4 ribu pelaku usaha yang akan menerima bantuan itu pekan depan sudah dikirim datanya ke bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
“Paling lambat pekan depan sudah dikirim datanya, karena sudah selesai diverifikasi Kementerian. Nanti datanya sudah dikirim ke bank, barulah pihak bank yang akan menghubungi pelaku usaha yang masuk sebagai penerima itu,” sambungnya.
Menurutnya, besaran anggaran bantuan yang bersumber dari APBN itu akan diterima Rp 2,4 juta per pelaku usaha.
“Sama seperti tahap sebelumnya,” ujar Syaiful.
Selain bantuan pemulihan ekonomi ke pelaku usaha melalui APBN, Pemda Tikep melalui Disperindagkop juga telah menyiapkan anggaran pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha yang besarannya sama seperti yang diterima melalui APBN.
Hanya saja, bantuan Pemda lewat APBD itu berikan pada 1.400 pelaku usaha. Syaiful mengakui, bantuan melalui APBD kuota penerimanya sangat terbatas.
Meski begitu, Syaiful berharap tak ada pelaku usaha yang menerima bantuan dobel antara APBN dengan APBD.
“Untuk itu kami akan melakukan sanding datanya nanti. Yang pasti kami pastikan tidak ada dobel penerima, misalkan yang sudah terima bantuan dari pusat tetapi terima juga melalui APBD, tentu kami akan pastikan bahwa bantuan melalui APBD ini bisa tepat sasaran,” katanya.
Dia menambahkan, bantuan pemulihan ekonomi melalui APBD sendiri rencana disalurkan pada Desember nanti. Syaiful pun meminta para lurah dan kepala desa agar secepatnya memasukkan daftar pelaku usaha.
“Untuk APBD sendiri tentu skema pendataan kami libatkan lurah dan desa, akan tetapi data yang mereka masukkan akan kami sandingkan dengan data pelaku usaha yang pernah kami kirimkan ke pusat. Kalau yang dimasukkan lurah dan kepala desa lalu ada pelaku usaha yang namanya belum dikirim ke pusat bisa kita akomodir melalui APBD ini. Makanya kami berharap lurah dan kepala desa bisa secepatnya masukkan data pada bulan ini,” harapnya.
Ditanyakan skema penyaluran bantuan dari APBD apakah menggunakan mekanisme penyaluran melalui bank, Syaiful mengaku proses pencairan ada dua skema.
“Kalau data yang dimasukkan sudah langsung dengan nomor rekening para pelaku usaha, kami akan salurkan melalui rekening mereka. Tetapi kalau ada yang belum memasukkan nomor rekening bisa kami salurkan lewat tunai jika lolos dalam verifikasi nanti. Tentu sebelum pencairan, para pelaku usaha akan diberitahukan ke nomor handphone-nya masing-masing,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan