Tandaseru — Warga Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, Maluku Utara mengancam memboikot aktivitas pemerintahan pada pertengahan November mendatang. Langkah ini diambil lantaran Pemerintah Kota Ternate belum juga membangun dermaga penyeberangan Ternate-Hiri yang telah dijanjikan sebelumnya.

Perwakilan Pemuda Hiri, Ardian Kader mengungkapkan, saat ini sudah memasuki November dan sejauh ini masyarakat Hiri belum juga melihat adanya aktivitas pembangunan dermaga tersebut.

“Kami menginginkan transparansi dari Pemkot Ternate terhadap anggaran Rp 890 juta yang sekarang masih dievaluasi Pemerintah Provinsi Malut,” kata Ardian, Sabtu (31/10).

Menurutnya, momentum politik semakin dekat dan pihaknya tidak menginginkan keterlambatan pembangunan tahap awal dermaga disebabkan politisasi anggaran di tingkat atas.

“Kami masyarakat Hiri memegang teguh prinsip untuk memboikot seluruh aktivitas pemerintahan jika sampai pertengahan November belum ada pelaksanaan pembangunan dermaga,” tegasnya.

Ardian berharap, Pemkot dan DPRD tak main-main dalam pembangunan dermaga penyeberangan setelah pengesahan anggaran.

“Selain kami menunggu pelaksanaan tahap awal, kami ingin dalam APBD induk 2021 juga dianggarkan untuk dermaga Hiri,” tandasnya.