Sebut Massa Aksi Omnibus Law Dibayar, Anggota DPR Dapil Malut Panen Protes

Hatari, kata Azis, tidak memiliki sensitifitas yang kokoh terhadap aspirasi mahasiswa dan masyarakat umumnya.

“Mestinya harus mendengarkan aspirasi dari gerakan yang dibangun oleh mahasiswa dan buruh untuk menginterupsi hadirnya Omnibus Law. Bukan malah membangun narasi yang mengucilkan gerakan moral yang dibangun,” tekannya.

Keterangan Hatari bahwa Omnibus Law sudah jelas dan tak ada masalah, menurut Azis justru sangat aneh. Dia bilang, bagaimana bisa dikatakan jelas sementara banyak publik yang memprotes masalah itu, termasuk para pakar hukum.

“Sementara konten-konten dalam undang-undang masih dipermasalahkan hingga saat ini. Publik masih dibingungkan dengan dua draft undang-undang 1.028 halaman dan 905 halaman yang mana yang jelas, kita juga belum tahu,” kata dia.

“Jangan membangun narasi-narasi yang terkesan mengucilkan gerakan moral yang dibangun mahasiswa dan kaum buruh, karena gerakan ini tidak ditunggangi siapapun,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Alfajri A. Rahman menyatakan, statement Achmad Hatari tersebut tidak sejalan dengan statusnya sebagai wakil rakyat.

“Perlu digarisbawahi, kalau Pak Hatari datang di Malut hanya cari popularitas dan buat gaduh mendingan jangan lagi datang. Tinggal di Jakarta saja,” ungkap Alfajri, Minggu (11/10).

Menurut Alfajri, wajar saja jika Hatari mendukung Omnibus Law karena partainya, Nasdem, juga mendukung. Namun menuding massa aksi yang menolak UU Cipta Kerja mendapat bayaran adalah tuduhan tak berdasar.

“Dengan masalah ini tentunya kami akan berkoordinasi seluruh elemen mahasiswa terkait tuduhan bahwa kami mahasiswa kalau turun demo adalah massa bayaran,” tegasnya.

Alfajri menekankan, sebagai Anggota DPR RI semestinya Hatari memberikan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat dan mahasiswa. Jangan asal menuduh tanpa bukti.

“Demo dari pagi hingga sore itu merupakan bentuk komitmen kami sebagai mahasiswa. Jadi mohon agar Pak Hatari banyak baca buku dan perlu diajarkan soal etika berpendapat,” ujarnya.

IMM juga mengajak seluruh rektor di Malut untuk ikut prihatin dengan pernyataan Achmad Hatari selaku Anggota DPR.

“Bila perlu para rektor harus angkat bicara terkait masalah ini,” tandasnya.