Tandaseru — Dugaan adanya politisasi bantuan sosial dan intimidasi terhadap penerima bansos oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Adu Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara yang menjadi temuan Komisi I DPRD ditanggapi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Halbar. Pasalnya, dugaan adanya intimidasi dan politisasi bansos pusat itu mendapat sorotan Kementerian Sosial.
Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Halbar Ayub Sani Ibrahim menyatakan, dirinya selaku Korkab juga pernah mendengar informasi soal adanya intimidasi penerima bansos. Meski begitu, sejauh ini belum ada bukti dan laporan yang masuk ke pihaknya.
“Bahkan dari Kementerian Sosial juga telah mewanti-wanti kepada kami agar mengawal setiap bantuan sehingga tidak terjadi intimidasi karena ini menjelang momentum Pilkada,” ungkapnya, Kamis (8/10).
Menindaklanjuti arahan Menteri Sosial, tiap penyaluran bansos selalu diikuti sosialisasi kepada penerima PKH maupun Pemdes. Dalam sosialisasi tersebut ditegaskan agar bansos pusat tersebut tidak dimasukkan unsur politik di dalamnya, apalagi sampai menekan warga penerima bansos.
“Untuk itu, diharapkan kepada keluarga penerima PKH agar tidak terpancing dan takut dengan ancaman seperti itu, karena yang bisa mengeluarkan atau menggantikan kalian adalah operator kami (PHK), bukan mereka (tim sukses, red),” tegas Ayub.
Ayub bilang, mengganti penerima PKH juga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, salah satunya memastikan warga tersebut sudah sejahtera.
“Dan kepada Pemdes silahkan kalian berpolitik, tapi jangan mengintimidasi penerima PKH untuk kepentingan politik kalian. Karena ini program pusat guna kesejahteraan masyarakat,” pinta Ayub.
Tinggalkan Balasan