Tandaseru — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) angkat bicara soal pernyataan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Halmahera Utara, Maluku Utara, terkait tindakan para kepala desa yang menuntut hak mereka.
Wakil Ketua Umum DPP APDESI Yoram Uang menuturkan, aksi yang dilakukan para kades karena menuntut hak mereka, dalam hal ini penghasilan tetap (siltap) yang belum terbayarkan oleh Pemda Halut 9 bulan, bahkan ada yang sampai 12 bulan.
“Menanggapi pernyataan Kasatpol PP Halut bahwa akan pidanakan para kades yang merusak fasilitas pemerintah, bagi kami itu adalah ekspresi kekesalan secara spontan karena hak para penyelenggara pemerintahan desa sudaj berbulan-bulan bahkan tahun tidak dibayar,” ungkapnya, Rabu (25/12/2024).
Yoram mengatakan, dalam agenda APDESI ia telah roadshow hampir seluruh Indonesia dan yang didapatkan kabupaten paling lalai terhadap hak-hak desa adalah kabupaten Halut. Oleh karena itu, ia mempersilakan jika Pemda Halut ingin melaporkan para kades. Namun DPP APDESI juga akan mengambil langkah hukum dengan melapor balik pemda setempat.
“Karena bagi kami tidak membayar hak dengan bertahun-tahun juga sudah masuk unsur pidana penggelapan siltap para kades, perangkat desa dan BPD yang bersumber dari 10% DAU kabupaten, selanjutnya disebut ADD. Artinya itu adalah hak desa. Bayangkan, tidak dibayarkan bertahun-tahun baru pemda terus berdalih soal kondisi keuangan daerah, miris dan tidak rasional,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Halmahera Barat ini menyampaikan, tahun lalu ia sempat ke Halut untuk menempuh langkah persuasif. Namun pemerintah daerah terus bersikeras dengan ego pemerintahan yang lebih tinggi.
“Ingat, bahwa di atas langit masih ada langit. Sebagai Waketum, saya mewakili DPP APDESI mengimbau tetap perjuangkan hak-hak kalian dengan cara-cara yang baik,” ucap Yoram.
Ia menambahkan, kades bisa melakukan aksi yang jauh lebih besar, menduduki kantor bupati dengan syarat tidak merusak fasilitas. Langkah ini butuh kekuatan dan kekompakan tanpa harus takut diintimidasi.
“Belajar dari kami, Senayan pun kami bisa gebuk dan akhirnya aspirasi bisa dijawab, kalian bisa nikmati perpanjangan masa jabatan terus melayani rakyat walau dizalimi oleh pemda. Kami pun tidak akan diam, karena kita ada dalam rumah besar APDESI yang siap berjuang bersama. Setelah Natal, DPP APDESI akan kembali berkunjung ke Halut untuk berjuang bersama teman-taman di Halut. Maju tak gentar, mundur adalah pengkhianatan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan