Pertumbuhan Tinggi, Pemerataan Belum Menjadi Prioritas

Oleh: Rama Chaerudin

________

PERTUMBUHAN ekonomi Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja yang sangat impresif. Laju pertumbuhan mencapai sekitar 34,17 persen pada 2025, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Indonesia. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) telah menembus lebih dari Rp133 triliun, dengan PDRB per kapita mendekati Rp97 juta. Secara makro, indikator tersebut menandakan percepatan transformasi ekonomi yang sangat cepat dan menunjukkan keberhasilan ekspansi sektor industri pengolahan berbasis sumber daya alam.

Struktur pertumbuhan ekonomi daerah memperlihatkan dominasi sektor industri pengolahan sebagai motor utama ekspansi ekonomi. Laju pertumbuhan sektor ini mencapai lebih dari 60 persen secara tahunan, sejalan dengan peningkatan ekspor barang dan jasa yang tumbuh lebih dari 40 persen. Komposisi pertumbuhan tersebut menegaskan bahwa transformasi ekonomi daerah bergerak menuju industrialisasi berbasis hilirisasi. Dalam perspektif makroekonomi regional, kondisi ini menunjukkan terjadinya peningkatan nilai tambah dan integrasi Maluku Utara dalam rantai pasok global.

Namun demikian, analisis sektoral menunjukkan adanya ketimpangan laju pertumbuhan antar sektor. Sektor pertanian dan perikanan yang masih menjadi sumber penghidupan mayoritas penduduk hanya tumbuh sekitar 3,20 persen. Perbedaan laju pertumbuhan yang sangat tajam antara sektor industri pengolahan dan sektor primer ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam proses transformasi ekonomi.

Ketimpangan sektoral tersebut memiliki implikasi langsung terhadap pemerataan kesejahteraan. Industri pengolahan berbasis sumber daya alam pada umumnya bersifat padat modal, dengan kontribusi nilai tambah yang tinggi tetapi daya serap tenaga kerja relatif terbatas. Sebaliknya, sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro kecil merupakan sektor padat karya yang menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal. Ketika sektor padat modal tumbuh jauh lebih cepat dibanding sektor padat karya, maka peningkatan PDRB tidak selalu diikuti peningkatan pendapatan masyarakat secara merata.

Fenomena ini dalam literatur ekonomi pembangunan dikenal sebagai growth without equity, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak sepenuhnya diikuti pemerataan distribusi pendapatan. Kondisi tersebut sering muncul pada daerah yang mengalami ekspansi cepat sektor ekstraktif dan industri berbasis sumber daya alam. Perubahan struktur ekonomi berlangsung lebih cepat dibanding proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas ekonomi lokal.

Dampak lanjutan dari pertumbuhan yang terkonsentrasi pada sektor industri adalah meningkatnya tekanan biaya hidup di wilayah pertumbuhan. Peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas tenaga kerja mendorong kenaikan harga perumahan, transportasi, dan kebutuhan pokok. Kenaikan biaya hidup ini berpotensi mengurangi daya beli kelompok berpendapatan rendah, sehingga memperlambat perbaikan indikator kesejahteraan meskipun ekonomi daerah tumbuh sangat cepat.

Indikator pembangunan manusia juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup masih bergerak lebih lambat dibanding pertumbuhan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa transformasi ekonomi belum sepenuhnya diikuti transformasi sosial. Dalam konteks pembangunan daerah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fase pertumbuhan ekonomi perlu diikuti fase pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Secara teoritis, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari laju pertumbuhan, tetapi juga dari kualitas pertumbuhan yang mencakup pemerataan pendapatan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, tantangan kebijakan ke depan adalah mendorong keterhubungan antara sektor industri dengan sektor ekonomi lokal melalui penguatan rantai pasok, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, modernisasi sektor pertanian dan perikanan, serta perluasan akses infrastruktur dasar.

Dengan demikian, fase pembangunan Maluku Utara saat ini dapat dipahami sebagai fase transisi dari pertumbuhan menuju pembangunan yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah tercapai, namun keberhasilan jangka panjang sangat ditentukan oleh kemampuan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut terdistribusi secara lebih merata kepada seluruh lapisan masyarakat. (*)