Tandaseru – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda), resmi menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Bapperinda pada Kamis (12/2/2026).
Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Barat, Julius Marau, didampingi Wakil Ketua I DPRD Rustam Fabanyo, pimpinan OPD, akademisi, serta para camat se-Kabupaten Halmahera Barat.
Dalam sambutannya, Julius menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus dilakukan secara partisipatif dan berbasis data. Ia menekankan agar kebijakan yang dihasilkan tidak sekadar menjadi daftar kegiatan rutin, melainkan solusi nyata bagi pembangunan daerah.
“RKPD 2027 harus menjadi jembatan yang kuat antara RPJMD dan pelaksanaan program. Kita butuh masukan yang konkret dan terukur: apa masalahnya, di mana lokasinya, dan siapa penerima manfaatnya,” ujar Julius.
Delapan Prinsip Utama RKPD 2027
Pemkab Halmahera Barat menetapkan delapan poin prioritas dalam penyusunan perencanaan tahun 2027, di antaranya:
• Penyelarasan kebijakan dengan pemerintah pusat dan provinsi.
• Penguatan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial).
• Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengendalian inflasi.
• Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
• Penguatan ekonomi lokal serta hilirisasi potensi unggulan daerah.
• Reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik.
• Pembangunan berwawasan lingkungan dan ketangguhan bencana.
Julius juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang terbatas. Menurutnya, RKPD 2027 menuntut kecermatan dalam memilih program agar lebih tepat sasaran. Ia meminta seluruh OPD untuk memangkas kegiatan yang kurang berdampak dan memperkuat sinkronisasi lintas sektor guna menghindari tumpang tindih anggaran.
“Keterbatasan fiskal menuntut kita efisien. Kita harus membuka peluang pembiayaan kreatif dan kemitraan dengan dunia usaha maupun perguruan tinggi,” tambahnya.
Melalui forum ini, Pemkab Halbar berharap aspirasi dari masyarakat dan akademisi dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang realistis demi mengakselerasi kesejahteraan masyarakat di tahun 2027.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.