Kuba dalam Bayang-bayang Invasi

Oleh: Thomas Ch. Syufi

Direktur POHR, advokat, serta pegiat isu-isu sosial dan politik Amerika Latin

_______

BELUM selesai agresi Amerika Serikat—Israel di Iran yang telah memasuki empat pekan, Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengambil alih Kuba di tengah krisis listrik. Selama hampir 7o tahun Kuba mengalami kesulitan ekonomi akibat sanksi (embargo) ekonomi dan tekanan AS.

Di tengah blokade minyak AS, jaringan energi nasional Kuba runtuh menyebabkan pemadaman listrik di seluruh negeri pada Senin, 17 Maret 2026. Trump juga kembali mengancam akan menggulingkan rezim komunis di Kuba yang kini dipimpin oleh Presiden Miguel Diaz-Canel. “Saya yakin akan mendapat kehormatan untuk menguasai Kuba.” Ketika ditanya para wartawan, apakah Trump ingin menguasai Kuba melalui diplomasi atau militer? Ia berkata, “Menguasai Kuba dalam beberapa bentuk: apakah saya membebaskannya, menguasainya, saya pikir saya dapat lakukan apa pun yang saya inginkan dengannya, jika Anda ingin tahu sebenarnya. Mereka adalah negara yang sangat lemah saat ini “ (Washington Post, 16 Maret 2026).

Negara berpenduduk 11 juta jiwa di Karibia ini telah lama menderita pemadaman listrik, dan sering terjadi dalam beberapa bulan terakhir sejak AS menghentikan pengiriman minyak dari pemasok lamanya, Venezuela, dan mengancam akan menaikkan tarif pada negara-negara mana pun yang memasok energi ke Kuba. Setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap oleh pasukan Delta Force AS pada 3 Januari 2026, Trump juga mengancam Kuba akan menjadi target selanjutnya. Trump tampak berhasil dari sebagian upayanya untuk mencekik negara itu, dengan menolak pasokan energi di samping embargo yang dilakukan AS selama 65 tahun. Presiden Miguel Diaz-Canel, terpaksa harus mengakui kenyataan pahit yang dialami oleh negaranya pada hari Jumat bahwa tidak ada bahan bakar yang masuk selama tiga bulan.

Aksi protes pun terjadi pada beberapa kota di negara di Kuba dalam 10 hari terakhir. Mungkin ini merupakan pertama kali didengar adanya demonstrasi selama berhari-hari di Kuba menuntut pemerintah untuk mengambil langkah-langkah pasti yang dapat memulihkan situasi krisis listrik di Kuba. Namun, aksi para demonstran ditanggapi dengan represif oleh pihak otoritas keamanan Kuba dengan menangkap para mengunjuk rasa. Mereka seperti jatuh tertimpa tangga. Penindasan belum berakhir di Kuba oleh rezim komunis otoriter yang berkuasa.

Kenyataan krisis ekonomi dan energi di Kuba tidak juga memaksa Presiden Miguel Diaz-Canel untuk memikirkan masa depan negara itu, dengan melakukan reformasi di berbagai aspek kehidupan termasuk perubahan politik mencakup rezim yang dipimpinnya. Miguel masih berambisi untuk menjadi penguasa Kuba meski dihantam krisis hebat, dengan mengakui bahwa pemerintahannya telah mengadakan pembicaraan dengan administrasi Trump. Tujuannya adalah menemukan solusi melalui dialog atas perbedaan bilateral antara kedua negara yang kini hubungannya meregang setelah baru dipulihkan kontak diplomatiknya pada tahun 2014 di bawah Presiden AS Barak Obama dan Presiden Kuba Raul Castro. Pemulihan itu terjadi setelah lebih dari 50-an tahun putus hubungan diplomatik sejak Krisis Misil Kuba, Oktober 1962.

Sampai sekarang belum ada pembicaraan lebih lanjut antara Trump dan Miguel tentang masa depan Kuba yang sedang mengalami dekadensi besar, termasuk para penguasanya yang tengah mengalami kemunduran serius, dengan hilangnya dukungan dari salah satu sekutu dekatnya di Amerika Latin, yaitu Venezuela dan berhentinya Meksiko mengirimkan minyak kepada mereka karena larangan AS. Tentu, pertemuannya belum terselenggara karena Amerika masih fokus dalam pelibatannya dengan Israel perang melawan Iran yang sudah berlangsung sekitar satu bulan. Selain itu, Trump ingin mengikuti sikap politik Presiden Miguel Diaz-Canel, bila dialog kedua negara tanpa perubahan rezim (regime change), Trump akan menolak. Trump lebih  memilih menerapkan kebijakan keras terhadap Kuba yang berkiblat utama pada perubahan rezim, bukan sekadar negosiasi biasa. Seperti berbagai pernyataan presiden dari Partai Republik itu bahwa ia akan mengambil alih Kuba, yang menyiratkan intervensi yang kuat untuk memastikan pergantian kepemimpin Kuba dari rezim komunis-sosialis yang monolitik menjadi negara demokrasi—yang memberikan jaminan kebebasan penuh kepada rakyat Kuba sebagai pemegang kedaulatan tunggal, bukan Partai Komunis yang menjadi partai tunggal selama 67 tahun. Sekretaris Negara/Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa jatuhnya rezim komunis di Kuba sudah dekat. Rubio yang lahir dari keluarga imigran Kuba yang melarikan diri ke AS setelah penggulingan rezim diktator Fulgencio Batista dan naiknya  Fidel Castro sebagai Perdana Menteri Kuba pada 1 Januari 1959-1976, lalu menjadi Presiden Kuba 1976-2008  itu  menggarisbawahi bahwa negara ini berada dalam masa terpuruk selama 67 tahun penindasan. “Kuba berantakan karena pemerintah komunisnya; tidak bekerja! Sudah 67 tahun seperti ini! Ini lebih buruk daripada sebelumnya,” katanya.

Tidak hanya Kuba, seperti diungkapkan The New York Times, Departemen Kehakiman AS sedang mengembangkan penyelidikan kriminal terhadap Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kejaksaan federal di Manhattan dan Brooklyn, bersama dengan agensi seperti Departemen Kehakiman yang bertugas memerangi perdagangan dan penyalahgunaan narkoba (Drug Enforcement Administration/DEA) dan Homeland Security, menyelidiki Petro atas dugaan kontak dengan pengedar narkoba dan kemungkinan masukan ilegal untuk kampanye mereka. Ini akan menjadi alasan AS bisa melakukan intrik dan tindakan penangkapan paksa terhadap Petro dengan membawanya ke penjara bersama-sama dengan Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores yang tengah menjalani sidang dakwaan atas tuduhan kasus yang sama di pengadian Federal New York, AS sejak ditangkap pasukan keamanan AS di Caracas, ibu kota Venezuela, 3  Januari 2026.

Konflik Laten

Konflik Kuba-AS dimulai sejak tahun 1959, pasca-keberhasilan Revolusi Kuba (1953-1959) yang dipimpin Fidel Castro Ruz  menggulingkan kekuasaan otoriter Fulgencio Batista  yang disokong oleh AS sekaligus mengakhiri dominasi ekonomi dan politik AS di pulau tersebut. Jatuhnya pemerintahan diktator Batista ini ditandai dengan keberhasilan Revolusi Kuba yang diperjuangkan oleh Fidel Castro, termasuk Rasul Castro, Ernesto “Che” Guevara, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida Bosque, dan Frank Pais.

Setelah sukses menggulingkan diktator Fulgencio Batista melalui jalan revolusi (yang sering dirujuk sebagai gerakan gerilya daripada kudeta militer konvensional), Fidel Castro mengambil alih kekuasaan di Kuba pada 1 Januari 1959. Castro segera mengimplementasikan berbagai kebijakan radikal dan spektakuler yang mengubah Kuba menjadi negara sosialis satu partai, yang berdampak besar pada struktur sosial, ekonomi, dan politik negara tersebut. Ia melakukan konsolidasi kekuasaan, dengan membubarkan Kongres yang dipilih di bawah Batista dan melarang semua yang terlibat dalam Pemilu 1954 dan 1958 untuk berpolitik. Castro mengadakan pengadilan massal sebagai wujud keadilan revolusioner, seperti di Stadion Sports Palace terhadap loyalis dan kroni Batista, termasuk polisi rahasia dan mereka yang dianggap sebagai kontra-revolusi.

Ia mendirikan Gerakan 26 Juli 1953, sebagai organisasi revolusioner utama, yang kemudian bertransformasi menjadi Partai Komunis Kuba (Partido Comunista de Cuba/PCC). Pada 28 September 1960, ia membentuk Komite Pertahanan Revolusi (Comites de Defensa de la Revolucion/CDR), sebagai organisasi pengawasan lingkungan di seluruh negeri untuk memantau aktivitas kontra-revolusioner. Castro juga membatasi ruang kebebasan berekspresi, termasuk mengambil alih pers dan media untuk memastikan kesetiaan terhadap revolusi. Juga membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul, berpolitik dan beroposisi, beragama, hak bergerak keluar dari negara, dan hak atas peradilan yang adil. Selain itu, Castro melakukan kebijakan ekonomi dan nasionalisasi, yang dimulai dengan mengeluarkan undang-undang tentang reformasi agragia yang menghilangkan latifundios (kepemilikan tanah skala besar), membatasi tanah kepemilikan pribadi, dan mendistribusikan ulang tanah kepada petani miskin. Pemerintahannya menasionalisasi aset asing dan lokal berupa mengambil alih (ekspropriasi) perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, seperti kilang minyak, bank, perusahaan gula, juga properti swasta milik warga Kuba yang kaya. Ia memblokir bisnis korupsi, seperti menutup rumah bordil, kasino, dan lotre nasional yang dianggap sebagai pengaruh dari rezim sebelumnya, Batista.

Di masa pemerintahannya, Castro juga melakukan kampanye literasi nasional, dengan meluncurkan program besar-besaran untuk menyebarkan kemampuan membaca dan menulis ke seluruh lapisan masyarakat. Mengubah sistem layanan kesehatan dan pendidikan menjadi gratis serta dapat diakses oleh semua warga Kuba, terutama di pedesaan. Selanjutnya, Castro mengambil langkah untuk menghapus sistem rasisme sistemik yang terjadi di era Batista. Perbedaan berupa marginalisasi sistematis atau rasisme struktural, dengan terlihat dari kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas dan fasilitas kesehatan yang layak bagi komunitas kulit hitam ketimbang komunitas kulit putih, termasuk segregasi tempat sosial dan hiburan seperti banyak klub sosial, pantai, hotel, dan tempat hiburan mewah di Havana yang secara de facto melarang warga kulit hitam masuk. Juga sulitnya akses pekerjaan di sektor pariwisata, perbankan, dan posisi manajerial bagi kaum kulit hitam, kecuali pekerjaan kasar atau buruh. Batista menciptakan segregasi dan stigma ras superior dan inferior layaknya era Jim Crow di AS (serangkaian peraturan di wilayah selatan negara bagian AS yang memperlakukan segregasi rasial/pemisahan warga kulit putih dan hitam/yang dimulai akhir abad ke-19 hingga 1960-an, untuk menjangkau penggunaan tempat umum seperti sekolah, restoran, trem, perpustakaan, hingga pemakaman, yang mana fasilitas warga kulit hitam hampir selalu berkualitas jauh lebih rendah daripada fasilitas kulit putih.  

Selanjutnya, untuk kebijakan luar negeri, Castro getol menyuarkan anti-imperalisme Amerika Serikat yang kuat, yang menyebabkan pemutusan hubungan diplomatik antara Kuba-AS pada Januari 1961. Mendukung kelompok revolusioner anti-imperalis di Amerika Latin dan Afrika, seperti Bolivia (1960-an), Republik Dominika (1959), dan Venezuela selama bertahun-tahun Kuba memberikan dukungan militer dan polisi, termasuk sebagian pasukan Kuba yang dibunuh pasukan Delta Force AS saat penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores, 3 Januari 2026. Ia  mengirim puluhan ribu tentara perang melawan intervensi AS di Angola (1975-1991), Kongo (1960-an) yang dipimpin “Che” Guevara, Ethopia (1970-an), dan Aljazair (1963). Juga mendukung Kongres Nasional Afrika (African National Congress/ANC) di Afrika Selatan dalam memerangi politik perbedaan warna kulit (apartheid) dan sekaligus menjadi teman dekat presiden kulit hitam pertama negara itu, Nelson Mandela. Terlepas dari kondisi ekonomi Kuba yang rapuh, Castro memberi dukungan bersifat praktis dan simbolik, dengan mengirim banyak pasukan dan warga sipil, terutama dokter ke Angola dan Mosambik untuk membantu pasukan pembebasan yang juga didukung oleh Moskow berjuang melawan kolonialisme Eropa dan imperalisme Amerika Serikat.  

Aneka kebijakan Castro ini mengubah Kuba secara fundamental, menjadikan negara komunis pertama di Belahan Bumi Barat, namun juga memicu eksodus besar-besaran warga kelas menengah dan atas ke Amerika Serikat. Selama masa kekuasaan Fidel Castro (1959-2008) dan penerusnya, Raul Castro (2008-2018), diperkirakan sedikitnya, 1,5 juta warga Kuba yang telah kabur ke luar negeri akibat represi politik dan krisis ekomomi di negara tersebut. Bahkan gelombang baru pasca-2021 di bawah pemerintahan Miquel Diaz-Canel, sedikitnya satu juta orang dilaporkan meninggalkan pulau tersebut akibat krisis terburuk. Sebagian besar pengungsi Kuba sejak tahun 1969-2021, menetap di AS, khususnya Miami, Florida, sementara sisanya pindah ke Spanyol, Puerto Rico, Venezuela, dan negara-negara Amerika Latin lainnya.

Menurut dokumentasi sebuah kelompok HAM, Cuba Archive, mencatat sedikitnya 3.100 orang dieksekusi tanpa prosedur hukum yang semestinya, dan beberapa sumber memperkirakan sedikitnya 5.000 orang dieksekusi di masa awal revolusi (1959). Banyak dari orang-orang dieksekusi di awal revolusi menargetkan pejabat, polisi, dan informan rezim sebelumnya, Batista. Menurut sebagian besar pakar (akademisi) berpendapat bahwa mereka yang dieksekusi kemungkinan bersalah, namun proses pengadilannya tidak mengikuti prosedur hukum yang adil (summary trials). Setidaknya 22 anak di bawah umur tercatat tewas oleh regu tembak dan 32 melalui pembunuhan di luar hukum (extra judicial killing). Selain itu, puluhan ribu warga Kuba dipenjara karena alasan politik pada tahun 1960-an dan setelahnya. Kelompok HAM mencatat, ribuan orang tahanan politik, banyak di antaranya disiksa, ditempatkan dalam isolasi, dan ditolak perawatan medis. Castro yang bersama adiknya Raul Castro dibaptis secara Katolik, digembleng dalam tradisi Jesuit yang sangat keras, lalu kemudian mendeklarasikan Kuba menjadi negara komunis ateis pasca-Revolusi 1959—itu sebelum mengubah status Kuba dari negara ateis menjadi sekuler, pasca-bangkrutnya Uni Soviet (1991) dan mengamandemen konstitusi (1992), ia melarang kebebasan agama. Ia  menutup gereja-gereja, mengambil alih lebih dari 400 sekolah Katolik, mengusir 100-an pastor, mengirim para pastor ke “kamp-kamp pendidikan” dan lebih dari 80 persen umat Katolik hidup di bawah rezim komunis Kuba.

Perihal Kuba vs AS, ketegangan memuncak menjadi krisis internasional pada Oktober 1962 (Krisis Rudal Kuba) setelah AS yang saat dipimpin oleh Presiden John F. Kennedy mendeteksi pemasangan rudal nuklir Uni Soviet di Kuba. Hubungan Kuba dan Uni Soviet yang berlangsung sejak tahun 1961 hingga berakhir tahun 1991 itu merupakan aliansi strategis Perang Dingin yang didorong oleh ideologi komunisme bersama dan oposisi terhadap AS. Namun, sebelum Krisis Misil tahun 1962, telah terjadi Krisis Teluk Babi (Bay of Pigs) tahun 1961 yang sangat berkaitan erat dalam Perang Dingin (1945-1991). Teluk Babi adalah invasi gagal yang dilakukan para pengasing (sekelompok orang) Kuba yang didukung oleh badan intelejen luar negeri independen pemerintah AS yang mengumpulkan informasi asing atau Central Intelligence Agency (CIA) untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro. Konflik itu dipicu penempatan rudal nuklir Uni Soviet di Kuba sebagai respon atas upaya AS menggulingkan pemerintahan Fidel Castro/Invasi Teluk Babi dan penempatan rudal AS di Turki dan Italia. Soviet merasa terancam dengan rudal balistik jarak menengah  “Jupiter” milik AS yang ditempatkan di dua negara ini pada tahun 1962 mampu menjangkau target-target strategis di dalam wilayah Uni Soviet, termasuk pusat-pusat industri dan militer penting.

AS serikat harus menanggung malu setelah serangan militer rahasia CIA menggunakan para eksil Kuba untuk menggulingkan Castro itu gagal sekaligus menjadi ajang penghinaan besar bagi pemerintahan Kennedy, dan membuat Castro semakin dekat dengan Soviet. Ternyata invasi gagal tersebut seperti memadamkan api dengan bensin, yang justru memperkuat posisi Castro dan meningkatkan sentimen anti-AS di Kuba. Setelah penempatan rudal nuklir Soviet  di Kuba terdeteksi oleh pesawat mata-mata AS, konfrontasi besar pun langsung terjadi. Bahkan hampir melemparkan dunia ke dalam perang nuklir dan menjadi Perang Dunia III  ketika itu. Namun semuanya berlangsung selama 13 hari setelah ditariknya rudal Soviet dari Kuba dan janji AS tidak menyerang Kuba, namun AS melanjutkan embargo ekonomi total terhadap Kuba. Dan Uni Soviet tetap memberikan bantuan ekonomi  serta militer terbatas tanpa rudal nuklir, dan Kuba tetap menjadi sekutu Soviet berhaluan komunis di dekat AS.

Keakraban hubungan Kuba-Uni Soviet harus berakhir dengan pilu atas tragedia runtuhnya  negara adidaya di Blok Timur itu pada Desember 1991. Runtuhnya Uni Soviet memaksa Kuba mentrasformasi dari negara yang sangat bergantung pada bantuan Blok Timur menjadi negeri yang harus berjuang mandiri dalam ekonomi global yang tidak bersahabat. Peristiwa ini benar-benar membuat Kuba kehilangan “sayap “atau penopang utamanya, yang memicu krisis ekonomi sangat parah yang dikenal sebagai “Periode Khusus”, disebabkan hilangnya 85 persen pasar perdagangan dan subsidi minyak. Mitra dagang utamanya  yang membeli gula Kuba dengan harga tinggi, dan menjual minyak dengan harga subsidi itu runtuh. Dan bantuan dari Soviet untuk Kuba pun berhenti total,membuat ekonomi Kuba menyusut 35 persen saat itu. Impor makanan, bahan bakar, dan pupuk kian melambat bahkan berhenti, dan membuat Kuba terjerembap dalam kelaparan dan kekurangan bahan bakar yang parah. AS pun makin keras dengan kebijakannya, dengan memperketat sanksi perdagangan menjadi blokade total membuat ekonomi Kuba lebih terpuruk. Tidak hanya aspek ekonomi, Kuba juga kehilangan sayap pelindung politik dan militer utamanya itu.

Situasi itu memaksa Kuba di bawah Presiden Fidel Castro, mencari bantuan lain untuk bertahan hidup tanpa sokongan lagi dari blokkomunis untuk pertama kalinya sejak Revolusi 1959. Castro melakukan inovasi, dengan mengambil beberapa cara strategis untuk bertahan dan mencegah keruntuhan rezimnya, atara lain, Castro membuka ekonomi Kuba yang sebelumnya  terpusat untuk menarik investasi asing, khususnya di sektor pariwisata, guna mendatangkan mata uang asing. Pemerintah melegalkan penggunaan dolar AS tahun 1993 yang sebelumnya dilarang, yang mempermudah masyarakat Kuba menerima kiriman uang (remitansi) dari keluarga di luar negeri, terutama di AS. Iamengizinkan sektor swasta skala kecil, seperti paladares (restoran keluarga) dan koperasi tani, serta memberikan tanah negara kepada swasta untuk meningkatakan produksi pangan yang anjlok.

Kuba juga melakukan diplomasi medis, dengan mengekspor tenaga kesehatan (dokter dan perawat) ke negara lain, seperti Venezuela yang kemudian mendapatkan imbalan ekonomi. Kuba menggaet sekutu baru termasuk Venezuela di bawah kepemimpinan Presiden Hugo Chavez, memberikan bantuan minyak murah pada tahun 2000-an, untuk menggantikan bantuan Soviet. Periode Khusus yang diumumkan Castro bertujuan untuk rasionalisasi makan, penghematan energi, dan peningkatan pengawasan melalui Committees for the Defense of the Revolution (CDR) untuk menjaga stabilitas politik. Berbagai langkah yang ditempuh oleh Castro dianggap menyembuhkan ekonomi Kuba, meskipun dengan konsekuensi penurunan standar  hidup yang signifikan bagi sebagian besar penduduk pada tahun 1990-an.

Sikap Castro yang sedikit longgar dan lunak terhadap dunia luar ini menjadi pertanda baik untuk keselamatan ekonomi Kuba dan kelanggengan rezimnya. Ia tidak ingin mengulangi sejarah pahit kegagalan rezim komunis Cina di bawah kepemimpinan Mao Zendong, yang membawa Cina pada tingkat kemiskinan parah. Namun, Cina setelah kematian Mao Zendong dan digantikan Deng Xiaoping yang memiliki komitmen keras untuk melakukan koreksi atas kegagalan Mao Zendong. Kematian Mao Zendong telah mengubur benteng kubu konservatif yang tertutup, anti-kapitalis dan pasar bebas, dengan membuka pintu bagi perubahan sistem dan orientasi politik pembangunan Cina yang sebelumnya gagal diperjuangkan pembaruan. Deng Xiaoping, mulai melakukan perubahan radikal dari kiblat ekonomi tertutup ke sistem ekonomi terbuka yang liberal-kapitalis. Menjadi penguasa sah di negara dengan penduduk sedikitnya 1 miliar yang sebelumnya didera kemiskinan itu, dengan keyakinan bahwa kemiskinan hanya dapat diatasi melalui perluasan lapangan kerja. Perluasan lapangan kerja membutuhkan kapital, dan kapital adalah milik negara-negara kapitalis. Cina pun membuka diri bagi investor asing untuk menanamkan investasinya di negara tersebut dan jumlah penduduknya yang besar, menjadi daya tarik bagi pemodal asing karena banyak tenaga kerja sekaligus segmen pasar yang sangat besar. Untuk memacu pertumbuhan ekonominya, Xeaoping menerapakan strategi Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), dengan bentuk penanaman modal jangka panjang entitas asing (perusahaan atau individu). FDI atau di Indonesia dikenal Penanaman Modal Asing (PMA) yang diatur dalam UU Penanaman Modal Asing atau UU Cipta Kerja, bekerja melibatkan kendali operasional, bukan sekadar pembelian saham portofolio, dan sering kali membawa transfer  teknologi dan modal di Cina (Wikipedia).

Cina dengan potensi sejarah dan kebudayaanya yang amat eksotik dan terkenal menarik menjadi daya tarik baru objek turisme dunia.Meski kebijakkannya yang inklusif dan berhaluan liberal-kapitalis, Xiaoping tidak merangkul kapital sekaligus demokrasi seperti negara-negara bekas Uni Soviet dan Eropa Timur dalam sistem pemerintahannya. Ia bergeming mempertahankan sistem partai tunggal, Partai Komunis Cina (Chinese Communist Party/CCP), yang peran dan fungsinya tidak kontras dengan sebelumnya, sebagai organ pembuat dan pengawas kebijakan politik. Tidak kurang dari tiga dekade, medio 1970-an, Cina bangkit menjadi “raksasa” ekonomi dunia, banjirnya produk-produk Cina yang mengalir ke pasar internasional, dengan tingkat daya saing luar biasa. Akhirnya, negara komunis Cina, mengakui bahwa pasar bebas adalah jalan terbaik mewujudkan kemakmuran—dengan ingin memperluas wilayah pasarnya tidak hanya di dalam negeri, tetapi bisa masuk ke sistem pasar bebas dunia (Hal: 18  buku Arsitektur Konstitusi Demokratik/2009, karya Hendarmin Ranadireksa).

Melewati kondisi kesehatan yang makin memburuk, Fidel Castro memutuskan menyerahkan tampuk kepemimpinan presiden Kuba kepada adiknya, Raul Castro pada tahun 2008-2018. Setelah menjadi Presiden Kuba, Raul Castro melakukan bebagai kebijakan penting dan strategis, seperti legalisasi swasta terbatas, pengurangan subsidi negara, dan pembatasan masa jabatan pejabat maksimal 10 tahun (melakukan regenerasi kepemimpinan yang berpuncak pada penunjukan Miguel Diaz-Canel sebagai Presiden Kuba), termasuk menormalisasi hubungan diplomatik Kuba-AS tahun 2014 yang dimediasi oleh Paus Fransiskus (Tahta Suci Vatikan) setelah lebih dari 50 tahun putus kontak diplomatik kedua negara tersebut. Namun, normalisasi yang dilakukan masih bersifat terbatas hanya pembukaan kedutaab besar, relaksasi perjalanan (pelanggoran sanksi yang berdampak pada warga sipil seperti perjalanan, pengiriman uang), tetapi sanksi ekonomi tetap berjalan.

Embargo ekonomi tetap berlaku (tidak dicabut) sepenuhnya oleh pemerintahan Obama karena penghapusan total memerlukan persetujuan Kongres yang saat itu tidak mendukung. Ini berdasarkan undang-undang AS tahun 1996, yang dikenal sebagai Helms Burton Act (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996), yang menegaskan, pencabutan sanksi ekonomi atau embargo secara penuh terhadap Kuba membutuhkan persetujuan Kongres AS, bukan hanya keputusan presiden. Selain itu, kebijakan tersebut bertujuan menekan pemerintah Kuba terkait skandal hak asasi manusia dan mengharapkan reformasi politik dari rezim komunis otokratik menjadi negara demokrasi, termasuk membebaskan tahanan politik sebelum pemulihan penuh dan adanya langkah menuju pemilihan umum yang bebas dan demokratis (yang mewujudkan pengalihan kekuasaan di Kuba harus jauh dari klan Castro).

Setelah Donald Trump menggantikan Obama mejadi Presiden AS periode pertama (2017-2021), Trump mengambil kebijakan untuk memperketat pemulihan hubungan AS-Kuba yang sebelumnya diupayakan Obama. Karena Trump berlasan bahwa kebijakan Obama kembali mencairkan hubungan diplomatik dengan Kuba itu terlalu banyak menguntungkan pemerintah Kuba ketimbang masyarakatnya. Pada Juni 2017, Trump menandatangi National Security Memorandum yang membatalkan sebagian kebijakan Obama, memperketat aturan perjalanan, dan melarang transaksi keuanga AS dengan entitas militer, intelejen, dan keamanan Kuba. Ia menghapus perjalanan  orang ke orang (people to people) individu, memaksa warga AS untuk melakukan perjalanan terorganisir yang didampingi, guna mengurangi arus dolar ke Kuba.

Membuat aturan baru menargetkan  konglomerat bisnis raksasa yang dikendalikan oleh militer Kuba atau Grupo de Administracion Empresaria, SA (GAESA), yang menguasai sebagian besar sektor pariwisata, perhotelan, dan impor-ekspor, dengan tujuan mengurangi pendapatan negara Kuba. Trump juga mengizinkan warga AS untuk menuntut aset asing yang diperdagangkan, properti disita di Kuba setelah revolusi 1959, yang sebelumnya ditangguhkan para presiden terdahulu. Pemerintahan Trump juga memperketat remintasi, yaitu membatasi sejumlah uang yang dapat dikirim oleh warga Kuba-AS ke keluarga mereka di Kuba. Sampai pada akhir masa jabatannya di periode pertama, 2021, Trump memasukkan kembali Kuba ke daftar negara sponsor terorisme. Semua kebijakan Trump bertujuan menekan pemerintah Kuba secara ekonomi, namun juga berdampak signifikan pada bisnis swasta kecil di Kuba yang bergantung pada swasta AS.

Trump memang sangat keras dalam kebijakan luar negerinya terhadap Kuba, dan itu sangat diapresiasi oleh warga (imigran) Kuba di Amerika Serikat, terutama di Miami atau Florida. Upayanya membongkar normanlisasi yang dibangun Obama dan Fidel Castro, diapresiasi oleh Antonio Marco Rubio, Senator Florida keturunan imigran Kuba di AS. Pada suatu kesempatan di bulan Februari 2016, dalam acara makan malam dengan Rubio, Trump mengatakan ia dan Rubio memiliki pandangan yang mirip tentang Kuba. Pandangan yang sepadan kedua politisi Partai Republik itu bukanlah sinyal yang baik untuk masa depan hubungan bilateral karena Rubio sangat ingin Presiden Trump “memperlakukan Kuba seperti negara diktator sebagaimana adanya” (BBC, 10 Juni 2017).

Tidak sampai di situ. Rubio yang kini menjadi Menteri Sekretaris Negara/Menteri Luar Negeri di periode kedua pemerintahan Presiden AS Donald Trump, termasuk mantan jurnalis dan reporter yang kini menjabat Anggota Kongres AS dari Partai Republik yang juga keturunan imigran Kuba-AS Maria Elvira Salazar menjadi pendukung utama Trump dalam berbagai upaya kebijakan luar negeri terkait penggulingan rezim di Amerika Latin, baik Venezuela, Kuba, dan Nikaragua. Di mana, kedua politisi Kuba-AS itu sangat dekat dengan beberapa figur politik sayap kanan Amerika Latin, seperti tokoh oposisi Venezuela dan pemenang hadiah Nobel Perdamaian 2025, Maria Corina Machado, Edmundo Gonzalez Urritia, yang diakui Rubio sebagai pemenang sah Pemilu Venezuela 2024, menolak hasil resmi yang menenangkan Nicolas Maduro, Juan Guido, dan Presiden El Salvador Nayib Armando Bukele Ortez, yang sangat akrab dengan Rubio dan dianggap sebagai pemimpin konservatif baru di wilayah tersebut.

Rubio menjadi tokoh terkemuka yang mendorong Trump untuk lebih keras dalam implementasi kebijakan politik luar negerinya, terutama di Amerika Latin, termasuk pergantian rezim di Venezuela pada tanggal 3 Januari 2026. Selain Salazar, Rubio juga menemukan sekutu yang bersedia di kedua sisi parlemen yang mendukung kebijakan garis keranya terhadap Amerika Latin, seperti di Capital Hill, anggota parlemen Partai Republik Florida, Senator Rich Scott, Perwakilan Mario Diaz-Balart, Carlos Giminez, bersama dengan Perwakilan Demokrat Debbie Wasseman-Schultz, dan Jared Moskowitz. Banyak dari legislator ini mempertahankan hubungan dekat dengan para donor dan aktivis-anti Maduro keturunan Venezuela-Amerika terkemuka seperti Ernesto Ackerman, yang menyebut Rubio sebagai “jenderal kita”.

Pada 6 Oktober 2025, The New York Time, merilis laporan bahwa Rubio keluar sebagai pemenang dalam pertarungan internal pemerintahan Trump mengenai arah kebijakan AS di Venezuela. Beberapa pejabat Trump, khususnya Rubio telah mendorong presiden untuk meningkatakan ketegangan, yang telah dilakukannya dengan mengirimkan pengerahan angkatan laut besar-besaran ke Karibia Selatan (perbatasan Venezuela) dalam operasi pemberantasan narkotika yang diduga menewaskan 20 terduga pengedar nakorba.  Rubio telah lama menjadi tokoh terkemuka di Washinton yang mendukung sanksi “tekanan kaksimum” dan upaya perubahan rezim Maduro dan pendahulunya, Hugo Chaviez.

Di masa pemerintahan Presiden Barack Obama (Partai Demokrat), Rubio memimpin beberapa seruan pertama untuk menjatuhkan sanksi kepada petinggi Venezuela atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Saat Trump mencalonkan diri Presiden 2016, Rubio yang juga menjabat penasihat keamanan nasional presiden, sejak saat itu menjadi suara Trump paling penting dipercaya dalam kebijakan luar negeri, “mengumpulkan kekuatan kebijakan luar negeri yang terakhir kali terlihat pada Menteri Luar Negeri Henry Kissinger di era Presiden Richard Nixon dan Presiden Gerald Ford kurun 23 September 1973 hingga 20 Januari 1977)” (Responsible Statecfraft, 13 Oktober 2025).

Pada tahun 2019, periode pertama pemerintahan Trump, Rubio meminta Trump untuk mengakui pemimpin Majelis Nasional yang kurang dikenal, Juan Guaido, sebagai presiden sementara Venezuela, yang keesokan harinya mendorong Maduro memutuskan hubungan diplomatik dengan Washinton. Hal itu, mendorong serangkaian pemberontakan militer yang gagal dipicu oleh Guido tahun itu. Rubio mencuit foto penjara Miami dari mantan pemimpin Panama Manuel Noriega yang dintangkap AS pada 3 Januari 1990 dan gambar Muammar Gaddafi, penguasa Libya, yang berlumuran darah  beberapa menit sebelum kematiannya, 20 Oktober 2011, sebagai ancaman nyata AS terhadap Presiden Maduro. Rubio gencar menggunakan isu demokrasi dan supremasi hukum untuk mendorong penggulingan Maduro. Akhirnya, obsesi Rubio untuk mendongkel Maduro dari tampuk kekuasaannya di Venezuela yang diperjuangkan bertahun-tahun berhasil. Pada tanggal 3 Januari 2026, Maduro dan Ibu Negara, Cilia Flores ditangkap oleh pasukan khusus “Delta Force” AS di Istana Presiden Venezuela.

Rubio sejak menjabat Meteri Luar Negeri AS tahun 2025, memiliki pandangan yang keras terhadap Kuba. Ia mendukung perubahan rezim, dan menentang normalisasi hubungan yang dilakukan Obama. Yang menurut Obama dan Joe Biden bahwa Washinton harus mengubah haluan, mengejar kebijakan terhadap Kuba yang melayani kepentingan nasional  AS secara keseluruhan, bukan kepentingan sempit penduduk Kuba-AS di Miami. AS dan Kuba memiliki kepentingan bersama dalam sejumlah isu yang dapat menjadi dasar untuk keterlibatan yang produktif. Namun, Rubio sebagai keturunan Kuba sekaligus orangtuanya korban pelarian dari rezim komunis otokratik Fidel Castro, konsisten mendorog sanksi ekonomi ketat, mengutuk pelanggaran HAM, dan memandang pemerintah Kuba sebagai ancaman komunis di Amerika Latin. Ia memandang kebijakan pelonggaran hubungan dengan Kuba, hanya memberi legitimasi terhadap rezim yang menindas.

Ia meyakini bahwa reformasi ekonomi dan politik di Kuba terjadi hanya melalui transisi politik dan perubahan rezim di Kuba melalui proses pemilu yang demokratis, langsung, dan partisipatif untuk seluruh rakyat Kuba. Salah satu politisi Katolik keturunan Kuba-AS yang sangat berpengaruh di pemerintahan Trump ini mendukung peningkatan sanksi ekonomi terhadap Kuba, termasuk memasukkan Kuba tetap berada dalam daftar “Negara Sponsor Terorisme” AS untuk memutus sistem perbankan Barat. Ia memandang kerja sama intelejen dan militer antara Kuba dengan negara-negara seperti Tiongkok, Iran, dan Rusia, sebagai ancaman terhadap kepentingan keamanan nasional AS yang jaraknya dengan Kuba hanya sekitar 150 kilometer.

Jelas, kebijakan Trump terhadap negara-negara Amerika Latin yang begitu keras, terutama Kuba sebagai wujud pertanggungjawabanpolitik atas janji kepada warga Kuba-AS korban pelarian dari rezim komunis Fide Castro yang tinggal di Miami, Florida pada kampanye pencalonannya sebagai Presiden AS tahun 2024. Dan, memang lazim kebijakan luar negeri pemimpin Amerika Serikat dari Partai Republik begitu keras, karena kebanyakan warga AS yang merupakan imigran atau orang-orang yang melarikan diri (escape)untuk mencari kenyaman di AS cenderung mendukung Partai Republik, ketimbang Partai Demokrat. Partai Demokrat lebih lunak, dingin, dan cair  dalam mengatur aliran kebijakan politik luar negerinya, mengedepankan pendekatan diplomasi dan dialog, ketimbang Partai Republik yang lebih keras, bahkan pada pendekatan militer, meski misi kedua partai tersebut sama,membawa isu demokrasi dan HAM melalui cara pergantian rezim (regime change).

Mungkin saja Partai Republik di bawah pemerintahan Donald Trump akan melunasi janji kampanye kepada warga Kuba-AS, dengan melakukan upaya paksa menyingkirkan rezim komunis Kuba yang bercokol selama lebih dari enam dekade ( 67 tahun). Trump telah belajar dari 9 presiden AS terdahulu yang gagal menumbangkan rezim komunis di negara Amerika Latin itu dengan menggunakan cara-cara lunak, seperti embargo ekonomi selama 60-an tahun. Atau gagalnya CIA-AS menggunakan 1.400 pengasing (orang-orang Kuba) di AS yang mendarat di Playa Giron (di Teluk Babi, bagian barat daya Kuba) untuk menggulingkan Fidel Castro yang melahirkan Krisis Teluk Babi tahun 1961. Juga membiayai rakyat Kuba untuk melakukan pembangkangan dan aksi people power untuk menggulingkan Castro seperti AS dalam hitungan seminggu sukses  menggulingkan Saddam Hussein di Irak (2003) dan AS bersama aliansi militernya di Eropa, yaitu Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) atas sponsor PBB berhasil mendongkel diktator Muamma Khadaffy di Libya (2011). Serta AS melalui tekenan diplomatiknya, meminta diktator 30 tahun di Mesir Husni Mubarak mundur saat revolusi memuncak (atau sebelum kejatuhannya atas aksi massa), sebagai bagian dari  revolusi Arab Spring (Musim Semi Arab) yang mulai ditiupkan dari Tunisia Desember 2010, dengan digulingkannya Presiden Zine El Abidine Ben Ali Januari 2011.

Namun segala intrik dan upaya AS menjatuhkan Castro  gagal. Ia tetap kuat meski meski ratusan kali disanksi ekonomi dan upaya penggulingannya. Sampai mengundurkan diri dari jabatan presiden tahun 2008 hingga wafatnya 25 November 2016, ia tidak pernahdisentuh AS, atau menjalani pengadilan internasional, pengadilan nasional,  maupun pengadilan rakyat atas segala kejahatan kemanusiaan yang dituduhkan AS kepadanya. Mungkin Castro bagi banyak orang menjulukinya lone wolf, tetapi sebagian menyebutnya “singa jantan” dari Laut Karibia yang memimpin sebuah negara komunis kecil di Belahan Bumi Barat—itu gagal digulingkan oleh 9 presiden AS, luput dari 638 kali percobaan pembunuhan, puluhan tahun embargo ekonomi, dan ratusan sanksi. Meski tidak lagi menjadi penguasa Kuba dan sudah wafat, tetapi AS masih berjuang keras untuk menghapus jejak kronisme Castro dan sistem komunis di negara yang memerdekakan diri dari jajahan Spanyol tahun 1898 ini.  

Yang jadi pertanyaan, apakah upaya invasi yang dilakukan oleh AS terhadap Kuba itu benar-benar bertujuan luhur untuk menegakkan supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Atau bertujuan hanya untuk mengekspansi kekuasaan di seluruh kawasan Amerika Latin yang harus bersih dari pengaruh Cina dan Rusia. Meski 60-an tahun lalu, Soviet gagal menempatkan nuklir di Kuba yang dianggap sebagai halaman belakang rumah AS, juga 30-an tahun Soviet telah bubar, namun bayang-bayang ketakutan itu masih saja menghantui AS sebagai negara super power yang terus berjuang memperluas dan mempertahankan pengaruh globalnya, terutama di kawasan Amerika Latin dan Karibia berdasarkan Doktrin Monroe (1823).

Ini merupakan doktrin yang dicetuskan oleh Presiden AS ke-5 James Monroe terkait kebijakan luar negeri AS, yang melarang kolonisasi Eropa lebih lanjut di benua Amerika dan menegaskan bahwa campur tangan Eropa di Belahan Bumi Barat dianggap sebagai ancaman terhadap AS. Doktrin ini memberikan dasar bagi AS untuk memperluas pengaruhnya di Amerika Latin dan Karibia (atau memisahkan pengaruh Amerika dan Eropa, menjadikan Amerika Latin sebagai halaman belakang rumah AS). Pada tahun 1904, Presiden Theodore Roosevelt memperluas doktrin ini yang dikenal dengan Roosevelt Corollary menegaskan bahwa AS memiliki  tanggungjawab (hak) moral dan politik sebagai “polisi internasional” di kawasan tersebut untuk campur tangan militer di negara-negara Amerika Latin yang tidak stabil untuk memastikan mereka memenuhi kewajiban interrnasional. Misalnya, gagal bayar utang, atau gagal menjaga ketertiban, maka AS berhak intervensiuntuk membereskan, dan mencegah negara-negara Eropa, termasuk Cina dan Rusia di era modern menggunakan kekerasan atau intervensi militer untuk menagih untang atau menyelesaikan sengketa di Amerika Latin.

Karena Amerika Latin dianggap halaman belakang AS, maka dalam pandangan AS bahwa kestabilan politik dan ekonomi di Amerika Latin diperlukan keamanan nasional AS sendiri, sehingga AS mengambil tanggung jawab untuk memastikan negara-negara tersebut bertingkah laku “beradab”. Doktrin Monroe yang dianggap dari perisai pelindung kawasan menjadi “tongkat besar” (big stick)yang melegitimasi intervensi militer dan ekonomi AS untuk mendominasi kawasan Amerika Latin, yang dikritik oleh negara-negara Amerika Latin sendiri bahwa doktrin ini sebagai pembenaran atas intervensi imperalisme  AS di wilayah mereka, termasuk dalam kebijakan terhadap Kuba, Nikaragua, dan Venezuela, untuk mengusir pengaruh asing seperti Cina dan Rusia di wilayah tersebut.

Doktrin Monroe yang disahkan di Washinton DC, Amerika Serikat, melalui pidato tahunan (kenegaraan) Presiden James Monroe di hadapan Kongres AS pada 2 Desember 1823 yang dinilai membuka pintu awal bagi intervensi AS ke Amerika Latin ini dinilai tidak legitimate. Karena,  keputusan ini diambil sepihak oleh Amerika Serikat tanpa partisipasi dari negara-negara Amerika Latin untuk membuat sebuah konsensus bersama yang mengatur tentang masa depan kawasan mereka. Ini kebijakan nasional sepihak (unilateral)AS yang tidak memiliki resiliensi yuridis jika menghadapi pengujian dalam peradilan internasional. Ini sama dengan tindakan sepihak AS memfasilitasi pertemuan Belanda dan Indonesia untuk membicarakan status politik dan masa depan Irian Barat (Papua) di Amerika Serikat tanpa melibatkan Dewan Papua (Nieuw Guine Raad) atau rakyat Papua, yang melahirkan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 tentang pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (Pepera) 1969 yang hasilnya penuh kecurangan dan rekayasa yang masih dipertanyakan mayoritas rakyat Papua sampai sekarang. Bahkan, kini AS di bawah Presiden Donald Trump kembali mengulangi kesalahan yang sama untuk masalah Palestina, dengan menginisiasi pembentukan Board of Peace (Dewan Perdamaian/BoP) pada tanggal 22 Januari 2026 beroperesi di luar PBB, yang berfokus rekonstruksi Gaza pasca-konflik. Namun dari sekitar 28 negara yang terhimpun dalam anggota BoP yang dibentuk tanpa keterlibatan Otoritas Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization/PLO) atau rakyat Palestina di dalamnya, yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip hukum internasional dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina, sekaligus pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka.  

Setelah Perang Dunia II (1939-1945), pembenaran intervensi AS berganti dari alasan kolonial menjadi ideologi, yakni membendung kominusme selama Perang Dingin (1945-1991). Lalu, perlahan berubah menjadi isu demokrasi, stabilitas global, dan hak asasi manusia. Perubahan paling signifikan bagi AS untuk melakukan intervensi ke berbagai belahan dunia setelah terjadi serangan teroris ke gedung World Trade Center (WTC) di AS, 11 September 2001,ketika terorisme menjadi pilar utama kebijakan luar negeri AS (CNBC Insight, 4 April 2026). Karena itu, bila benar-benar AS ingin melakukan perubahan rezim di Kuba atas nama keadilan hukum, demokrasi, hak asasi manusia, dan menentang idelologi komunisme, maka harus juga berimbang tindakannya untuk semua negara otoriter, non-demokrasi, dan komunis yang kini bisa bekerja sama dengan Amerika Serikat, seperti Arab Saudi dan Vietnam. Juga tindakan intervensi AS ke negara-negara Amerika Latin, terutama Kuba harus menghormati asas kedaulatan (sovereign equality), yaitu negara berdaulat tidak dapat menjalankan yuridiksinya atas negara berdaulat lainnya atau asas persamaan kedaulatan (par in parem non habet imperium).

Selain berpijak pada prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia, AS juga harus konsisten menjalankan keputusan yang dibuatnya sendiri perihal menghormati kedaulatan dan persahabatan antar-negara di benua Amerika.Seperti AS harus menghormati komitmennya untuk tidak melakukan invasi ke negara-negara Amerika Latin sesuaiGood Neighbour Policy (Kebijakan Bertetangga Baik) yang dicetuskan oleh Presiden AS Franklin Delano Roosevelt pada tahun 1933. Menurut kebijakan ini, Amerika Serikat secara resmi meninggalkan pendekatan intervensionis (non-intervensi), yang berjanji untuk menghormati kedaulatan negara-negara Amerika Latin. Bahkan Menteri Luar Negeri AS Cordel pada era Presiden Roosevelt yang menghadiri Konferensi Montevideo bulan Desember 1933 di Uruguay mendukung deklarasi yang menyatakan bahwa “Tidak ada negara yang berhak campur tangan dalam urusan internal atau eksternal negara lain”.

Setidaknya berdasarkan kenyataan ini, menurut mazhab positivisme yang mengedapankan hukum tertulis, ketika diberlakukan Kebijakan Bertetangga Baik  tahun 1933, yang melarang AS untuk melakukan intervensi ke negara-negara Amerika Latin, maka sejatinya doktrin kuno Monroe 1823, termasuk  Roosevelt Corollary dan Trump Corollary  yang lebih agresif  harus berakhir. Meski AS yang sangat kental dengan tradisi hukum tidak tertulis (anglo-saxon/common law system), tetapi juga mengadopsi unsur  hukum Eropa kontinental (civil law system)  merupakan hukum tertulis dalam statuta dan konstitusi negaranya hingga harus mengakui dan menghormati kebijakan hukum yang dilakukan oleh para pemimpin terdahulu, yakni Dontrin Monroe yang dianggap  telah usang dan tidak berlaku lagi setelah munculnya Kebijakan Bertetangga Baik  tahun 1933, sesuai asas hukum  lex posterior derogat legi priori (peraturan yang baru dapat menyampingkan peraturan yang lama).

Terlepas dari hak membela negara (self-defense) terhadap serangan asing  yang termaktub dalam Piagam PBB Nomor 51, apabila intervensi  AS atas nama kemanusiaan sebagai wujud dari prinsip salus animarum suprema lex (keselamatan jiwa-jiwa manusia adalah hukum tertinggi) dalam perpektif teologis, atau dalam hukum sipil (negara) dikenal salus populi suprema lex esto, maka minimal setidaknya harus mendapat pesetujuan PBB. Sebagaimana AS melakukan intervensi unilateral/koalisi ke Afganistan sebagai respon terhadap serangan kelompok teroris Osama bin Laden, 11 September 2001—yang  dimulai pada 7 Oktober 2001—sukses  menghancurkan al-Qaeda dan menggulingkan rezim Talibatan atas dukungan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1378. “Perdamaian bukanlah tanpa konflik, namun kemampuan untuk mengatasi konflik  dengan cara-cara damai,” kata Presiden AS ke-40, Ronald Reagen! Liberte. (*)