Tandaseru – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku Utara menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Bela Kota Ternate, Jumat (13/2/2026). Pertemuan ini difokuskan pada strategi menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026, serta akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan pentingnya langkah konkret agar masyarakat dapat merasakan kestabilan harga selama hari besar keagamaan.
“Intervensi pasar melalui Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) harus ditingkatkan secara masif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Berdasarkan data BI Maluku Utara, inflasi provinsi hingga Januari 2026 tercatat sebesar 1,48% (mtm). Komoditas ikan segar menjadi pendorong utama inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang tercatat naik 3,51% (mtm).
Untuk mengantisipasi lonjakan harga, TPID menyepakati lima strategi utama, di antaranya:
• Perluasan GPM Serentak di 10 kabupaten/kota dengan fokus pada pangan strategis dan hortikultura.
• Implementasi Kios Sigap Pangan (KSP) sebagai program unggulan penyeimbang harga pasar.
• Optimalisasi infrastruktur pangan, seperti cold storage dan manajemen stok cadangan (buffer stock).
• Sidak pasar rutin dan monitoring harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
• Peningkatan produktivitas petani dan nelayan melalui bantuan sarana prasarana serta akselerasi penyaluran KUR.
Selain pengendalian inflasi, pertemuan ini juga menyoroti penguatan digitalisasi daerah. Gubernur mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempercepat penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Hingga saat ini, tercatat masih ada delapan pemerintah daerah yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait KKPD. Selain itu, pemetaan wilayah blank spot akan dilakukan guna memperluas jaringan kanal pembayaran digital seperti QRIS dan mobile banking untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Handi Susila, jajaran Forkopimda, serta para bupati dan walikota se-Provinsi Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.