Tandaseru – Ketua Komisi I DPRD Halmahera Barat, Maluku Utara, Yoram Uang, memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran TNI dan Polri atas keberhasilan mereka meredam polemik batas lahan antara Desa Sidangoli Dehe dan Desa Domato, Kecamatan Jailolo Selatan, yang sempat memanas.
Yoram menyatakan bahwa kesigapan aparat keamanan di lapangan merupakan implementasi nyata dari amanat UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Menurutnya, langkah tersebut sangat krusial dalam menciptakan kedamaian dan keharmonisan sosial di wilayah Halmahera Barat.
“Atas nama lembaga perwakilan rakyat, kami mengapresiasi TNI-Polri yang telah melindungi warga negara dengan landasan Pancasila dan HAM. Penanganan ini berhasil memulihkan situasi sehingga tetap kondusif,” ujar Yoram, Sabtu (20/12/2025).
Pelayanan Prima Penerbitan SKCK
Selain penanganan konflik, Yoram yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran Halbar pada Pilpres 2024 ini, memuji kinerja Satuan Intelkam Polres Halmahera Barat. Di bawah komando Kapolres, pihak kepolisian berhasil menuntaskan permohonan SKCK bagi 1.405 orang tepat pada batas waktu 20 Desember 2025.
Ia mengaku sempat pesimis mengingat ketatnya batas waktu dari pemerintah pusat. Namun, pelayanan tetap berjalan maksimal meski di hari libur.
“Pelayanan tetap ramah, santun, dan humanis. Inilah yang disebut pelayanan prima. Sekarang para pemohon tinggal menunggu NIK untuk kepastian status kepegawaian mereka,” tambahnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum DPP Apdesi ini juga memberikan dukungan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Halmahera Barat yang terus konsisten mengungkap berbagai kasus hukum sepanjang tahun 2025.
Yoram menegaskan bahwa DPRD akan selalu mendukung kerja Aparat Penegak Hukum (APH) guna memastikan Kabupaten Halmahera Barat bersih dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
“Prinsipnya, kami ingin Halbar tidak hanya damai secara sosial, tetapi juga bebas dari tindakan yang merugikan publik,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.