Tandaseru – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ternate menyampaikan kecaman keras terhadap Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyusul keterlambatan pembangunan jalan dan jembatan penghubung kecamatan Loloda Utara ke ibu kota Halut, Tobelo. Keterlambatan ini disebut sebagai bukti minimnya rasa kemanusiaan pemerintah daerah karena telah mengakibatkan jalur akses yang berisiko tinggi dan kembali menelan korban jiwa.
Ketua GMKI Ternate, Suprio Datang, menekankan akses jalan berlumpur yang melintasi beberapa sungai tersebut merupakan satu-satunya jalur bagi warga Loloda Utara untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian di Tobelo.
Tragedi kemanusiaan terbaru terjadi pada 10 Desember 2025, ketika sebuah mobil yang membawa seorang guru SD yang sakit dari Puskesmas Darume, Loloda Utara, tidak dapat melanjutkan perjalanan menyeberangi sungai menuju Tobelo karena cuaca buruk dan arus sungai yang deras. Pasien tersebut dilaporkan meninggal dunia di tengah perjalanan.
GMKI Ternate menilai insiden berulang ini sebagai simbol kegagalan pemerintah daerah dalam menjamin keamanan warga dengan menyediakan infrastruktur yang layak dan aman.
Kritik Terhadap Lambannya Realisasi Proyek
Suprio menyoroti bahwa pembangunan jembatan ini, yang merupakan urat nadi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, belum juga terealisasi secara nyata hingga akhir tahun 2025, meskipun janji dan rencana telah dilontarkan bertahun-tahun lalu. Keterbatasan akses ini secara langsung membatasi layanan kesehatan yang cepat dan tepat, peluang pendidikan, serta kesempatan ekonomi.
GMKI Ternate mendesak agar pembangunan jembatan ini segera menjadi prioritas utama.
“Ini bukan hanya tentang infrastruktur, tapi tentang menyelamatkan nyawa dan memberi harapan bagi masa depan masyarakat Loloda Utara,” tegas Suprio.
Selain itu, GMKI Ternate juga menyoroti ketidakjelasan anggaran dan mekanisme pengadaan proyek, menilai pemerintah daerah kurang transparan dan proses perencanaan serta pelaksanaan yang lambat telah membahayakan keselamatan warga dan menurunkan kepercayaan publik.
GMKI Ternate menyerukan kepada Pemkab Halut dan Pemprov Malut agar rasa empati dan tanggung jawab sosial menjadi landasan utama kebijakan mereka, menyadari bahwa setiap keterlambatan pembangunan mempertaruhkan nyawa dan harapan hidup masyarakat.
“Ini adalah bukti nyata bahwa rasa kemanusiaan pemerintah daerah terhadap kami sangat minim. Kami berhak mendapatkan akses yang layak dan aman tanpa harus kehilangan saudara dan tetangga kami dalam perjalanan,” tambah Yusri, tokoh masyarakat Loloda Utara.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.