Tandaseru – Perdebatan seputar beroperasinya kapal cepat (kacep) rute Jailolo, Halmahera Barat-Ternate dinilai terlalu dangkal jika hanya fokus pada kenyamanan dan waktu tempuh. Isu yang lebih mendasar, yakni keterbukaan data dan kontribusi ekonomi nyata bagi daerah, kini menjadi sorotan tajam publik.
Ketua Sentrum Mahasiswa Indonesia (Semaindo) Halbar DKI-Jakarta, Sahrir Jamsin, menegaskan bahwa transportasi laut adalah “ekosistem uang dan distribusi manfaat”, bukan sekadar moda angkut.
“Perdebatan speedboat versus kapal cepat terlalu dangkal. Yang lebih penting adalah bagaimana arus uang, arus manfaat, dan arus kontribusi mengalir dari seluruh aktivitas transportasi laut tersebut,” ungkap Sahrir, Selasa (2/12/2025).
Transparansi Data Menjadi Kunci
Sahrir menyoroti dua kata kunci utama dalam persoalan ini: Keterbukaan (Transparansi) dan Kontribusi (Benefit Ekonomi untuk Daerah).
Hingga saat ini, publik belum menerima paparan resmi mengenai total pendapatan tiket kacep per bulan, besaran retribusi pelabuhan, serta persentase yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jika data dasar ini tidak dibuka, maka publik wajar bertanya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari kehadiran kapal cepat?” tegasnya.
Kontribusi Ekonomi dan Nasib Speedboat Lokal
Selain transparansi, kacep harus menjawab pertanyaan krusial mengenai kontribusi ekonomi:
• Apakah Kacep membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal?
• Apakah ada kontribusi ekonomi bagi UMKM di pelabuhan?
• Apakah retribusi yang dibayarkan signifikan meningkatkan PAD Halbar?
Sahrir mengingatkan bahwa speedboat lokal adalah “aset ekonomi rakyat” dan sumber penghidupan banyak keluarga, yang tidak boleh dipadamkan. Ia menilai, model bisnis korporasi Kacep dan model ekonomi rakyat speedboat bisa berjalan berdampingan asalkan pemerintah mengatur dengan adil dan transparan.
“Jika kontribusinya kecil, tapi potensi kerugian speedboat lokal besar, maka perlu ada evaluasi kebijakan. Ekonomi daerah harus berdiri di atas asas keadilan,” ucap Sahrir.
Desakan Buka Data dan Bentuk Forum
Sahrir mendesak Pemerintah Daerah Halbar, Syahbandar dan operator kacep untuk segera membuka data penerimaan tiket, retribusi, dan kontribusi bulanan. Ia juga mendorong pembentukan Forum Transparansi Transportasi Laut sebagai wadah bersama untuk menyusun kebijakan yang akuntabel dan berbasis kontribusi ekonomi daerah.
“Kami ingin Halbar maju, kapal cepat boleh hadir, speedboat tetap harus hidup -yang penting data dibuka dan kontribusi nyata dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.