Kapolda Maluku Utara Terima Kunjungan Anggota DPD RI, Bahas Tambang Ilegal hingga Rekrutmen Polri

Tandaseru — Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono menerima kunjungan silaturahmi dari Anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) Maluku Utara, Hidayat M Sjah di ruang kerjanya, Kamis (31/7/2025).

Pertemuan ini menjadi ajang diskusi strategis terkait sejumlah persoalan krusial yang tengah dihadapi masyarakat Maluku Utara. Beberapa isu utama yang dibahas antara lain penertiban tambang ilegal, pengendalian peredaran minuman keras (miras), serta upaya peningkatan kuota penerimaan anggota Polri untuk putra-putri daerah.

Kapolda menegaskan, Polda Maluku Utara telah melakukan berbagai langkah penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal. Salah satu pendekatan yang tengah dikembangkan adalah mendorong legalisasi pertambangan rakyat melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dengan menjadikan Halmahera Selatan sebagai proyek percontohan.

“Kami berupaya menata tambang ilegal agar masuk ke jalur legal melalui mekanisme IPR dan WPR, khususnya di Halmahera Selatan. Ini menjadi solusi jangka panjang yang kami dorong,” ujarnya.

Dalam hal peredaran miras, jenderal bintang dua itu menyampaikan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap distribusi minuman keras ilegal terus diperkuat.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan menekan angka kriminalitas yang dipicu oleh konsumsi miras.

Selain itu, diskusi juga menyoroti pentingnya peningkatan kuota rekrutmen anggota Polri dari Maluku Utara.

Orang nomor satu di Mapolda itu juga menyambut baik aspirasi tersebut dan menyatakan kesiapan Polda Malut untuk terus mendorong peningkatan partisipasi pemuda daerah dalam seleksi Polri secara transparan dan profesional.

Kapolda mengapresiasi kunjungan dan dukungan dari DPR RI terhadap program-program kepolisian di daerah. Menurutnya, sinergi antara lembaga legislatif, kepolisian, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga ketertiban dan mendukung pembangunan di Maluku Utara.

“Kolaborasi lintas sektor sangat penting. Dukungan dari DPR RI akan memperkuat langkah-langkah strategis kami dalam menjaga keamanan dan mempercepat pembangunan daerah,” tandasnya.