Tandaseru — 56 PPPK yang bertugas di RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, melakukan mogok kerja. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Morotai hingga kini belum membayar dua bulan gaji mereka.
Pantauan tandaseru.com, mogok kerja para bidan dan perawat ini sudah dilakukan sejak Senin (16/12/2024). Rata-rata mereka bertugas di ruang PONEK, IGD, ICU, OK, Isolasi, BPJS, Radiologi, dan laboratorium.
Mogok ini berdampak fatal terhadap pelayanan pasien. Sebab, tenaga PPPK jauh lebih banyak dibandingkan PNS.
Salah satu perawat PNS mengaku pihaknya kewalahan menangani pasien saat rekan-rekan PPPK mogok kerja.
“Kami kewalahan tangani pasien, karena teman-teman PNS sedikit. Jadi kalau pasien darurat kami saling minta bantu di ruangan lain,” ungkap perawat yang menolak namnya dipublikasikan ini, Kamis (19/12/2024).
Koordinator aksi mogok, Sunardi Idi, menyatakan ia dan rekan-rekannya tetap mogok kerja hingga gaji mereka dibayarkan.
“Yang jelas sudah beberapa hari ini tidak ada titik temunya, karena dari pertemuan pertama hingga tadi ini di rumah sakit
Sekda menyampaikan bahwa terburuk torang harus menunggu kucuran anggaran di tahun 2025,” ucap Sunardi usai pertemuan dengan Sekda Muhammad Umar Ali.
Ia memaparkan, jumlah seluruh PPPK tahun 2024 sebanyak 329 orang. Itu berarti, pemda harus menyediakan Rp 4,4 miliar untuk pembayaran gaji dua bulan yang tertunggak.
“Kalau bulan depan baru direalisasikan, maka kami ini sampai bulan depan (mogok) dan kami akan aktif kembali bekerja setelah terima gaji kami,” tegasnya.
Sunardi bilang, sebelum mogok pihaknya sudah melayangkan surat ke direktur rumah sakit. Hanya saja, tidak direspon balik.
“Dan apapun yang terjadi torang tetap menerima konsekuensi karena ini soal hak kami. Teman-teman PNS juga sudah mengeluh ke kami, karena tenaga terbatas,” timpalnya.
Sementara Direktur RSUD Ir Soekarno, dr. Intan Imelda Engelbert Tan mengakui dengan adanya aksi mogok secara otomatis pelayanan medis agak terganggu.
“Kami dari pihak rumah sakit berusaha untuk melakukan trik-trik supaya pelayanan itu tetap jalan. Jadi sampai hari ini walaupun ada aksi mogok sudah berjalan tiga hari dan hari ini hari keempat, tapi pelayanan itu tetap berjalan seperti biasa,” jelasnya.
Menurutnya, Instalasi Gawat Darurat (IGD) kini tak lagi melakukan pelayanan kebidanan akibat aksi mogok ini.
“Karena ada aksi pemogokan, otomatis semua pasien kebidanan itu kita langsung terima di ruang kebidanan. Kita tidak terima lagi di IGD sampai ada solusi atas hal ini,” terangnya.
“Harapan saya sebagai pimpinan, saya mengimbau kepada teman-teman agar bisa dipertimbangkan kembali karena kita di rumah sakit harus berpikir secara kemanusiaan,” pungkas Intan.
Tinggalkan Balasan