Tandaseru — Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, James Uang, angkat bicara soal hak interpelasi yang diajukan 5 fraksi DPRD terhadapnya. Kelima fraksi itu adalah Fraksi Partai Golkar, PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan dan Partai Hanura.
“Soal interpelasi yang diajukan 5 fraksi DPRD itu merupakan hak konstitusional anggota DPRD, silahkan. Apa yang diinterpelasi? Kan uangnya tidak masuk pada Desember kemarin. Kalau DPRD itu sebagai mitra pemerintah daerah yang dipilih oleh rakyat, ada masalah cari solusi bersama, bukan tanda tangan,” ungkap James saat dikonfirmasi awak media, Senin (8/1/2024).
“Karena tanggung jawabawab membangun daerah bukan hanya bupati. Mereka dipilih oleh rakyat dari daerah pemilihan masing-masing,” sambungnya.
James bilang, ketika ada masalah maka pemda dan DPRD harus berembuk mencari solusi bersama. Masalahnya, sambung dia, dana Rp 55 miliar yang ditunggu bersama masuk pada Desember nyatanya tak masuk hingga kini.
“Kalau masuk, tidak ada masalah. Akhirnya kita terbengkalai,” ujarnya.
“Kemudian soal kita membodohi mereka soal GU dan pokir yang tidak cair. GU itu cair tetapi tidak sesuai dengan jumlah. Bukan hanya DPRD tetapi di pemda juga begitu, semuanya cair tetapi tidak sesuai dengan jumlah. Karena memang kondisi keuangan daerah yang kita hadapi di tiga bulan terakhir Oktober, November dan Desember, jadi tidak kasih kolong (berbohong, red),” imbuh James.
Tinggalkan Balasan