Kedua, elite ekonomi yang terdiri pemilik perkebunan besar, perusahaan tembakau, pabrik, maupun lembaga keuangan, yang memiliki kuasa atas sebagian perekonomian, tetapi tidak secara langsung mengendalikan kekuasaan. Akan tetapi menurut Robert, mereka memiliki agenda yang dapat mempengaruhi kebijakan negara. Karena hanya faktor kedekatan dengan penguasa, mereka akan sangat dengan mudah menjadi oligarki.

Dalam gambaran Robert yang ketiga, ialah elite politik yang memanfaatkan partai politik untuk membangun kekuasaan. Meski kekuasaan itu hanya lewat partai politik, tetapi dari sanalah aksesnya untuk memperluas kekuatan ekonomi. Seiring waktu, tipe ini juga masuk dalam kategori kelas oligarki.

Tipe terakhir ialah elite birokrasi yang memiliki kuasa karena kedudukan politik dalam birokrasi. Mereka dari waktu ke waktu perlahan mengkonsolidasikan kekuatan politik dan mulai merambah ke dunia bisnis.

Dari keempat tipe di atas sangat berdampak terhadap keadaan negara. Seiring waktu berjalan, negara menjadi entitas yang tunduk karena kekuatan kolaborasi mereka satu sama lain. Bentuk kolaborasinya, merancang berbagai agenda kebijakan sesuai seleranya.

Dampak lainnya bisa kita telusuri dalam kajian Jeffrey A. Winters (Oligarchy and Democracy in Indonesia, 2013). Winters mengatakan, oligarki secara material menciptakan ketimpangan kepemilikan material (baca: kekayaan) yang cukup ekstrem, yang dapat menyebabkan kesenjangan politik yang ekstrem pula. Menurutnya, penyebab kekuatan oligarki di Indonesia terus dominan karena berhasil mendistorsi infrastruktur hukum negara menjadi lemah.

Dalam gambaran di atas, banyak anak muda yang berhasil terlibat di dalam sirkulasi itu. Mereka adalah bagian dari keluarga penguasa, membangun karir politik secara instan untuk mempertahankan legasi kekuasaan secara struktural.