Jika mau fair dan logis, calon pemimpin dan calon pemilih [pemimpin] harus diletakkan pada asumsi syarat yang sama. Jika tidak demikian, bagaimana kita mau mendefinisikan hakikat politik uang, misalnya. Wajar saja hal ini jadi gejala serius dan merusak karena hanya di “level”ini, calon pemilih di”hargai”, bukan pada kualitas keputusannya soal siapa yang dipilih. Sama logisnya kita menempatkan predikat “dewasa” pada pemimpin dan “anak-anak” pada calon pemilih. Kita hanya mendefenisikan subjektivitas tetapi memaksa untuk bisa diterima sebagai sesuatu yang objektif.

Tentang dinasti politik, membangun trah kekuasaan politik di lingkungan keluarga. Jika terminologi “membangun” itu diartikan sebagai “memberikan kesempatan” maka itu hal yang umum terjadi. Bisa dibilang bahwa rata-rata yang dipikirkan pertama oleh orang yang memiliki kekuasaan politik dengan segala kewenangannya adalah memberikan kesempatan kepada kerabat dan keluarganya untuk punya akses terhadap kekuasaan politik. Dan itu terlihat biasa di mana-mana. Yang mungkin tidak kita sepakati adalah membuka jalan dengan “segala cara”, đengan kekuasaan politik yang dimiliki, bagi anggota keluarganya punya akses yang sama, dengan secara nyata melanggar aturan main. Tetapi, jika pada akhirnya calon pemilih bisa menggunakan hak pilihnya secara bebas dan merdeka menentukan pilihan terhadap setiap calon pemimpin, tak bisa juga disebut politik dinasti karena kekuasaan “mendinastikan” berada di luar jangkauannya. Bolehlah di sebut quasi, karena “setengah” syaratnya belum terpenuhi, mengintervensi dan mengatur hasil akhir pemilihan dengan perangkat dan cara, misalnya.

Justru yang disebut dinasti, mestinya variabel yang dominan dilekatkan pada kekuasaan dan kewenangan di lingkungan birokrasi pemerintahan. Ini menjadi gejala umum yang menonjol dan mencolok tetapi tak pernah di lekatkan predikat “dinasti”, padahal esensinya sama, menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki untuk mengakses kepentingan keluarga. Ada yang salah? Bisa didiskusikan.

Hari ini, 28 Oktober 2023. Bertepatan kita memperingati 95 tahun Sumpah Pemuda, sebuah peristiwa heroik yang menandai etape terpenting keindonesiaan kita. Dan dua pemuda yang saya temui di pelabuhan Bastiong malam itu, juga sedang menguji “heroisme” meŕeka, menyusuri hutan dan bebukitan, sendirian, di kegelapan malam, berjarak ratusan kilometer dan harus kembali lagi besok pagi, demi keagungan nilai hingga masa depan keluarga yang mereka perjuangkan. Mereka adalah yang sesungguhnya, pemuda yang bersumpah, meski bukan untuk merebut kemerdekaan negaranya. Malah mungkin lebih mulia, “bersumpah” untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang baik guna memberi makan keluarganya. Tidak dengan duduk dan berdiskusi soal-soal politik di saban waktu.

Saat turut menemani mempersiapkan “syarat-syarat” untuk seremoni 95 tahun Sumpah Pemuda hari ini, di sebuah mall di Ternate, Kamis kemarin, baru saya mengingat momentum ini. Bisa jadi karena maknanya tak lagi membekas.

Dirgayahu 95 tahun Sumpah Pemuda, sumpah untuk bertanah air yang satu, berbangsa yang satu dan berbahasa yang satu, Indonesia. Wallahua’lam. (*)