Dapat Rapor Merah dari KPK, Pemprov Maluku Utara Janji Update Harta Pejabat

Berikut data pelaporan LHKPN eksekutif tahun 2022 di 11 Kabupaten/Kota di Maluku Utara:

Kabupaten Pulau Taliabu wajib lapor 133, sudah lapor 133, pelaporan 100 persen. Kabupaten Halmahera Barat wajib lapor 73, sudah lapor 73, pelaporan 100 persen.

Menyusul Pemerintah Kota Tidore Kepulauan wajib lapor 188, sudah lapor 188, pelaporan 100 persen. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai wajib lapor 188, sudah lapor 188, pelaporan 100 persen.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula wajib lapor 35, sudah lapor 35, pelaporan 100 persen. Pemerintah Kota Ternate wajib lapor 119, baru melaporkan 117, pelaporan 98,32 persen.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan wajib lapor 146, sudah lapor 138, pelaporan 94,52 persen. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah wajib lapor 36, sudah lapor 33, pelaporan 91,67 persen.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara wajib lapor 55, baru lapor 38, pelaporan 69,09 persen. Sementara Pemerintah Provinsi Maluku Utara menduduki posisi paling rendah yakni wajib lapor 47, baru melapor 26, dengan prestasi pelaporan 55,32 persen.