Kedua, lanjut dia, kantor wali kota memiliki petugas keamanan yang diberi tanggung jawab kepada Satpol PP dan Linmas. Namun, hal itu tidak dilaksanakan dengan baik sehingga Satpol PP bisa kecolongan.
“Aneh kalau tindakan ini bisa terjadi. Berarti ada kecolongan. Tapi bukan sekadar kecolongan, tapi ada hal serius. Petugas Satpol yang bertugas piket perlu dimintai keterangan,” tegasnya.
Selain itu, Hendra menuturkan, kejadian ini bukanlah hal baru. Pasalnya, jauh sebelumnya pernah juga terjadi model serupa di Dinas Pendidikan Kota Ternate.
“Itu berarti ada yang salah dalam internal Pemerintah Kota Ternate. Jika hal seperti ini tidak ditanggapi serius Pak Wali, berarti tidak salah jika kami menilai ada pembiaran yang dilakukan,” pungkasnya.



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.