“Kalau memang ada kendala dikonfirmasi ke DPRD, dalam hal ini Komisi III, sehingga kita tidak salah paham. Karena ini adalah kepentingan daerah, sehingga DPRD dan pemda tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus jalan bersamaan. Jadi dalam perkara ini kita harus saling mengerti, dalam pengertian bukan hal-hal yang buruk,” ujarnya.

Fandi bilang, jalan Goin-Kedi sudah dikerjakan beberapa kepala daerah, dari periode Bupati Namto Hui Roba, Danny Missy hingga James Uang belum juga tuntas. Pekerjaan dari periode ke periode ini otomatis dampaknya terhadap masyarakat adalah kredibilitas pemerintah dan DPRD menurun drastis.

“Kalau bisa harus ada kepastian progresnya, masak dari tahun ke tahun kita berutang hanya bayar proyek ini,” tuturnya.

Komisi III menekankan pada pemerintahan James Uang-Djufri Muhamad (JUJUR) agar memastikan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

“Karena pekerjaan ini sudah dimulai dari pemerintahan yang sebelumnya. Kita berutang dengan begitu banyak tetapi sampai saat ini masyarakat tidak melihat progresnya dan yang pasti penilaian mereka bupati ganti bupati sama saja, begitu juga DPRD,” tukasnya.

“Jadi pekerjaan Goin-Kedi itu menunjukkan derajat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan DPRD, karena itu parameter apabila pekerjaan tidak selesai maka konsekuensinya pemerintah dan DPRD tidak bisa lagi dipercaya,” tandas Fandi.