“Kebijakan harus dijawab dengan kebijakan, di mana kebijakan sudah dijalankan berdasarkan ketentuan yang ada, berdasarkan kemampuan keuangan daerah,” kata Sarbin menambahkan.
“Hari ini kalau BLUD yang membayar ya tak jadi masalah, tapi ini kan diambil alih oleh pemda lantaran BLUD merugi. Kemungkinan akan ada kebijakan lanjutan namun itu menjadi keputusan para petinggi,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.