Menurut Jusuf, ada hal menarik di mana pertemuan tersebut tidak sekadar penyerahan laporan tetapi ada diskusi terkait dengan penggunaan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) yang digunakan hampir seluruh pemda di Indoneaia ternyata yang belum maksimal dan masih ada hambatan.
“Memang SIPD ini belum terlalu sempurna dibanding SIMDA yang merupakan produk BPKP. SIPD masih pada tahapan perencanaan dan penganggaran tetapi untuk penatausahaan keuangan kita masih di-back up oleh SIMDA. Ini yang menjadi tema besar dalam tata kelola keuangan daerah,” tuturnya.
Jusuf berharap, besok ada semacam kesepahaman antara pemda dan BPK terkait hambatan-hambatan teknis yang menyulitkan pemda dalam menyajikan LK dengan aplikasi SIPD.
“Karena ini masalah yang terjadi hampir pada seluruh pemda maka besok akan ada pembasahan lanjutan antara pemda se-Maluku Utara dengan BPK terkait dengan plus minum sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang merupakan produk Kemendagri,” ujar mantan Kepala Disnakersos tersebut.
“Saya kira ini penting dan sebagaimana harapan BPK perlu ada sharing dan butuh keterbukaan dari seluruh pemda untuk menyampaikan masalah, kendala dan juga dinamika dalam penyajian pelaporan keuangan daerah,” tandas Jusuf.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.