“Pemdes tidak pernah koordinasi atau rapat pertemuan, hanya dipotong secara sepihak. Terus warga tanya kenapa kong dipotong, alasan pemdes dulu ambil pertama juga dong potong,” terangnya.
“Saya tanya di BRILink kalau Rp 900 ribu itu biaya admin berapa, BRILink bilang hanya Rp 5 ribu saja. Jadi kalau sampe Rp 50 ribu berarti dong pemdes so kase foya warga,” timpal Darce.
Darce mengaku warga juga telah mengadukan hal ini ke kepala desa namun hingga kini tak ada pengembalian.
“Kalau sudah begini, paling tidak pihak Dinas PMD atau pihak berwajib panggil oknum itu untuk kembalikan karena itu kebutuhan rakyat,” pintanya.
Darce yang merupakan mantan kepala desa itu menyatakan biaya operasional ke kabupaten sudah ada uangnya sendiri, sehingga pemotongan BLT tak bisa dibenarkan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.