Begitu juga Badan Keuangan dan Aset Daerah diminta jeli dan selektif betul ketika permintaan SPM yang terlalu vulgar untuk kepentingan OPD masuk.
“Ini harus ditahan dulu untuk melihat kepentingan umum. Karena APBD ini hakekatnya menyentuh kepentingan umum, dan itu kurang jalan, dan ini adalah hasil kerja antara mitra Komisi I dan SKPD,” pungkasnya.
Halaman
1 2
Tag Terkait:
Tinggalkan Balasan