“Banyak negara mengalami inflasi yang cukup tinggi, seperti Turkiye sudah mencapai 83 persen inflasi, Libanon 162 persen, Sri Langka sudah 98 persen dan Laos sudah mencapai 34 persen inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa yang membuat biaya hidup rakyat menjadi tinggi,” jabarnya.
Meski demikian, Tito mengklaim, Indonesia masih pada posisi yang relatif landai pada kisaran 5,95 persen. Dengan begitu, Pemerintah Indonesia harus searah mengutamakan pendampingan kepada daerah agar tidak ragu-ragu untuk menggunakan instrumen keuangan pada APBD sekaligus mengaktifkan satgas pangan atau tim pengendali inflasi daerah masing-masing. Sebab, angka nasional merupakan penjumlahan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh seluruh provinsi, diikuti kabupaten dan kota.
“Itulah tujuan rakor mingguan pada hari ini, Presiden Jokowi juga menyampaikan kepada saya bahwa rakor perbulan nantinya beliau yang akan pimpin secara langsung kepada semua tim inflasi daerah atau nasional,” katanya.
“Tim aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP menyampaikan bahwa Pemda telah mengambil langkah-langkah pengendalian inflasi daerah terutama dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, namun upaya tersebut belum seluruhnya memperhatikan komoditas pembentuk terjadinya inflasi di daerah,” cetusnya.
Terdapat 294 Pemda, kata Tito, telah melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, dan 202 Pemda telah melaksanakan rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah, 67 Pemda telah melaksanakan pencanangan gerakan menanam, 219 Pemda telah melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, 189 Pemda telah melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, 165 Pemda telah berkordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, 90 Pemda telah merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi, serta 44 Pemda telah memberikan bantuan transportasi dari APBD.
Tinggalkan Balasan