“Dalam pendekatan ekonomi seharusnya setiap pekerjaan proyek yang berjalan berdampak pada geliat ekonomi yang akan tumbuh karna terjadi perputaran uang di Kabupaten Halbar miliaran rupiah. Ternyata itu tidak terjadi dikarenakan semua bahan bangunan, tenaga kerja, dan peralatan didatangkan dari luar. Yang terjadi adalah justru perpindahan uang secara besar-besaran dari Halbar ke daerah lain karna proses transaksi jual beli material dan lain-lain tidak dilakukan di Halbar,” tulis massa aksi.
Di sisi lain, proyek pembangunan rumah layak huni tidak didistribusikan secara proporsional dan merata. Pembangunan hanya difokuskan di Kecamatan Sahu, Sahu Timur, dan Ibu, sementara Jailolo-Jailolo Selatan diabaikan.
Berikut tuntutan massa aksi:
- Mendesak Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat untuk segera mereviu pekerjaan yang bersumber dari dana pinjaman PEN yang terancam gagal, yaitu ruas jalan di Desa Bukumatiti-Tuada, Ruang Terbuka Hijau dan JCC
- Mendesak Bupati dan Wakil Bupati lebih tegas membatasi intervensi oligarki dalam mencampuri urusan pemerintahan di Kabupaten Halmahera Barat
- Mendesak Bupati dan Wakil Bupati mendistribusikan bantuan yang bersumber dari pinjaman PEN dalam bentuk fisik maupun non fisik secara proporsional, adil, dan merata di seluruh kecamatan
- Mendesak DPRD Kabupaten Halmahera Barat agar bersikap kritis dalam merespon permasalahan daerah.
Halaman
1 2
Tinggalkan Balasan