Namun DPRD bisa mencarikan solusi dengan memanggil pihak-pihak terkait seperti Dinas Perindagkop-UKM agar mengontrol harga jual BBM di depot-depot.
“Kemudian DPRD akan memanggil pihak SPBU dan meminta SPBU efektifkan kuota BBM yang ada, sehingga tidak terjadi kesenjangan BBM di Morotai,” tegasnya.
Dampak kenaikan BBM ini, Irwan berkata, bukan hanya mahasiswa yang merasakan. Dirinya pun ikut merasakan dampak kenaikan harga BBM yang sangat mahal mencekik ini.
“Sehingga sikap pribadi, saya tidak mewakili lembaga DPRD, dengan pribadi saya menolak kenaikan harga BBM,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra ini juga menanggapi adanya SPBU yang mewajibkan STNK sebagai syarat mendapatkan BBM.
Tinggalkan Balasan