Desember tahun ini, sambungnya, Menko Marves, Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR dan Menteri PUPR dijadwalkan berkunjung ke Maluku Utara melihat langsung apa yang telah dikerjakan sepanjang Agustus -Desember.
Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara Salmin Janidi menambahkan, Pemprov sudah menyiapkan anggaran pembebasan lahan dalam APBD Perubahan untuk mengantisipasi kebutuhan lahan internal pemda dan lembaga vertikal.
“Sehingga setiap tahapan memiliki konsekuensi yang besar mulai pembiayaan dan kemauan. Kalau kita bergerak untuk maju dan semua siap saya yakin tidak ada hambatan. Jika ada hambatan hal itu biasa, penting ada kemauan,” kata Salmin.
Tugas pemerintah daerah, sambungnya, berupaya semaksimal mungkin walaupun sangat kekurangan dari sisi pembiayaan, sehingga perlu sharing dengan pemerintah pusat.
“Jadi kita harus berkonsultasi dengan lembaga vertikal seperti BPBJ, BWS, dan seterusnya, sehingga besok pertemuan kita sudah ada kesepakatan-kesepakatan, dan membuat satu rekomendasi,” tandas Salmin.
Tinggalkan Balasan